Jokowi Disebut Bapak Infrastruktur, DPD: Bukan Sekadar Beri Julukan

JAKARTA — Penyematan gelar Bapak Infrastruktur bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo terus menuai apresiasi. Anggota DPD RI/MPR RI Bustami Zainudin menegaskan, sebutan tersebut memiliki dasar yang kuat lantaran dampak pembangunan yang menyentuh berbagai pelosok wilayah di Indonesia selama dua periode masa jabatan.

Pernyataan ini mengemuka setelah Ketua DPD RI Sultan B Najamudin memberikan apresiasi khusus kepada para pemimpin terdahulu dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat 14 Agustus 2026. Bustami menilai, apresiasi tersebut selaras dengan kenyataan di lapangan yang dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

Bukan Sekadar Julukan Seremonial

Bustami menjelaskan, penyebutan Bapak Infrastruktur untuk Jokowi tidak muncul begitu saja sebagai penghormatan formalitas. Menurutnya, ada bukti nyata yang dapat diverifikasi melalui masifnya pembangunan fisik yang terdistribusi ke banyak daerah.

“Ketika Pak Jokowi disebut sebagai Bapak Pembangunan Infrastruktur Indonesia, itu bukan sekadar memberikan julukan. Ada fakta yang bisa kita lihat dan rasakan di lapangan. Hampir di seluruh daerah, masyarakat merasakan hadirnya pembangunan infrastruktur selama beliau memimpin,” ujar Bustami saat memberikan keterangan pada Sabtu (15/8/2026).

Pembangunan yang dimaksud mencakup beragam sarana strategis. Mulai dari pembangunan jalan nasional, jembatan, jalan tol, hingga fasilitas transportasi seperti pelabuhan dan bandara. Selain itu, proyek bendungan juga menjadi prioritas untuk memperkuat ketahanan air dan mendukung kebutuhan irigasi nasional.

Dampak Konektivitas bagi Ekonomi Daerah

Strategi pembangunan infrastruktur di era Jokowi tidak lagi terpaku pada Pulau Jawa sebagai pusat gravitasi ekonomi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk membangun fondasi konektivitas antardaerah yang lebih merata.

Kehadiran berbagai infrastruktur vital ini memiliki implikasi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat di tingkat daerah. Pertama, akses fisik yang terbangun mampu memangkas keterisolasian wilayah yang dulunya sulit dijangkau. Kedua, mobilitas masyarakat menjadi jauh lebih lancar dan efisien.

Lebih jauh lagi, pembenahan infrastruktur juga berperan penting dalam menekan biaya distribusi logistik. Dengan akses yang lebih terbuka menuju pusat-pusat ekonomi, daya saing daerah diharapkan meningkat seiring dengan kemudahan arus barang dan jasa antarwilayah. Hal ini dinilai menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan ekonomi nasional ke luar kota-kota besar.

Bagi masyarakat daerah, kehadiran fisik berupa jembatan atau jalan baru sering kali menjadi pembeda utama dalam aktivitas ekonomi harian. Upaya memperkuat infrastruktur tersebut kini dipandang sebagai peninggalan krusial yang berdampak jangka panjang bagi struktur pembangunan nasional Indonesia pasca-pemerintahan dua periode tersebut.