Asbanda: BPD Tak Minta Proteksi, tetapi Kesempatan Bersaing Setara

JAKARTA — Asbanda (Asosiasi Bank-Bank Daerah) tidak meminta perlakuan khusus atau proteksi bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD), melainkan menginginkan kesempatan yang sama untuk bersaing di pasar perbankan nasional. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka memperkuat peran BPD sebagai Regional Development Bank untuk menjaga likuiditas dan ketahanan ekonomi daerah.

Pokok Peristiwa

Ketua Umum Asbanda Agus Haryoto Widodo menekankan bahwa BPD memiliki peran strategis yang berbeda dari bank komersial lainnya. “Kami tidak mintak proteksi,” ujar Widodo dalam pertemuan dengan Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Fokus Asbanda adalah memastikan BPD memiliki akses yang adil dalam program-program pemerintah, termasuk di dalamnya skema pembiayaan untuk pengembangan daerah, kredit infrastruktur lokal, dan inisiatif untuk mendukung UMKM regional. Tanpa kesempatan setara ini, BPD sulit berperan maksimal sebagai jantung keuangan lokal.

Likuiditas daerah menjadi kunci. Ketika BPD kuat, aliran modal ke wilayah regional tetap terjaga. Ini berdampak langsung pada kemampuan daerah untuk membiayai proyek pembangunan, meningkatkan kesempatan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Jika BPD lemah, investor lokal dan UMKM akan kesulitan mendapat akses kredit dengan bunga kompetitif.

Konteks

Dalam beberapa tahun terakhir, BPD menghadapi tantangan kompetisi yang semakin ketat dari bank nasional besar dan fintech. Persaingan ini wajar, namun Asbanda melihat ada ketidakseimbangan dalam akses ke peluang bisnis pemerintah dan program subsidi yang menguntungkan bank-bank tertentu. Inisiatif pemerintah untuk inklusi keuangan, misalnya, sering kali didominasi oleh bank-bank papan atas.

Widodo mengajak pembuat kebijakan untuk melihat BPD bukan hanya sebagai pesaing, tetapi sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Dengan menempatkan BPD dalam posisi yang sama dengan bank lain dalam program pemerintah, diharapkan akses modal ke daerah merata dan ketahanan finansial lokal meningkat.

Dampak dan Langkah Berikutnya

Pertemuan dengan Fauzi Amro di DPR menunjukkan upaya Asbanda untuk menerjemahkan kebutuhan ini ke tingkat legislatif. Komisi XI DPR RI, yang menangani bidang keuangan dan perbankan, memiliki peran penting dalam mengawasi kebijakan perbankan nasional dan memberikan masukan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia.

Desakan Asbanda sejalan dengan target pemerintah untuk mempercepat pembangunan daerah. Bila BPD diperkuat melalui kesempatan bisnis yang sama, investasi ke wilayah-wilayah di luar Jawa bisa meningkat. Ini akan menciptakan efek berganda: pertumbuhan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Asbanda juga menekankan bahwa peran BPD dalam mengelola dana-dana lokal, baik dari sektor pertanian, perkebunan, hingga pariwisata, memerlukan dukungan ekosistem yang kondusif. Tanpa itu, BPD tidak bisa memainkan fungsi intermediasi keuangan dengan optimal di tingkat daerah.