Soal Pengganti Perry Warjiyo, DPR Tunggu Usulan Prabowo

Kursi panas Gubernur Bank Indonesia kini kosong. Perry Warjiyo resmi mengundurkan diri dan meninggalkan lubang besar di pucuk pimpinan bank sentral. Pasar modal langsung bereaksi negatif. Nilai tukar rupiah terperosok ke level Rp17.972 per dolar AS saat ketidakpastian memuncak di lantai bursa.

Hingga Senin (27/7/2026), bola panas berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. DPR RI masih menanti usulan resmi calon pengganti dari Istana. Belum ada satu pun nama yang masuk ke meja pimpinan parlemen. Tanpa surat dari Presiden, proses pergantian ini ibarat mobil yang kehabisan bensin. Mogok total.

Menunggu Titah dari Bamus

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, menegaskan pihaknya masih pasif. Mereka tidak bisa bergerak tanpa perintah resmi. “Sesuai undang-undang, Presiden mengusulkan calon Gubernur BI untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kami di Komisi XI menunggu penugasan dari Bamus,” ujar Dolfie.

Dia menjelaskan alur birokrasi yang harus dilalui. Begitu nama dikirim Presiden, Bamus akan memberikan mandat kepada Komisi XI. Barulah setelah itu, proses fit and proper test bisa digelar. Uji kelayakan ini krusial. Bukan sekadar formalitas, tapi upaya parlemen untuk menguliti rekam jejak calon sebelum disetujui menduduki posisi paling strategis dalam kebijakan moneter negara.

Hingga saat ini, pintu ruang rapat Komisi XI masih tertutup rapat untuk proses ini. Instruksi pimpinan DPR belum turun. Segala spekulasi di luar sana soal siapa yang akan terpilih tidak ada artinya di mata hukum. Semuanya butuh prosedur formal.

Dampak di Pasar Modal

Kepanikan pelaku pasar bukan tanpa alasan. Bank Indonesia adalah nahkoda ekonomi. Ketika nahkoda tiba-tiba angkat kaki tanpa pengganti definitif, kepercayaan investor goyah. Angka Rp17.972 per dolar AS menjadi peringatan keras bagi otoritas pemerintah. Pasar membenci ketidakpastian. Mereka butuh sosok yang bisa menjaga stabilitas rupiah dan kebijakan suku bunga di tengah gejolak ekonomi global.

Saat ini, Destry Damayanti mengisi posisi Penjabat Sementara (Pjs). Langkah ini sebenarnya sudah tepat untuk mencegah kekosongan otoritas. Tapi, Destry terikat keterbatasan kewenangan. Dia tidak bisa mengambil keputusan strategis jangka panjang layaknya seorang gubernur definitif. Kebijakan moneter level makro butuh otoritas penuh, bukan sekadar pelaksana tugas harian.

Ekonom melihat keterlambatan usulan calon gubernur ini bisa menggerus kredibilitas BI. Apalagi jika proses transisi berlangsung terlalu lama. Stabilitas sistem keuangan nasional dipertaruhkan. Jika tidak segera ada kejelasan, efek domino ke sektor riil bisa lebih parah dari sekadar fluktuasi nilai tukar hari ini.

Dolfie sendiri menolak berspekulasi soal jadwal. Dia tidak mau mendesak pemerintah secara terbuka. Baginya, pemerintah pasti tahu kapan waktu yang tepat untuk menyerahkan nama. Pihaknya hanya berjanji akan segera bekerja begitu mandat dari Bamus diterima.

Komisi XI berkomitmen melakukan seleksi yang transparan agar publik, terutama pasar internasional, percaya pada kepemimpinan baru di BI nantinya.

Pemerintah sejauh ini hanya memberikan pernyataan normatif bahwa proses akan berjalan sesuai koridor hukum. Tidak ada bocoran siapa yang tengah dipersiapkan Prabowo di balik pintu Istana. Apakah sosok internal BI yang akan didorong, ataukah tokoh profesional dari luar?

Pertanyaan ini yang kini menggantung di kepala para pelaku pasar. Mereka hanya bisa memantau pergerakan rupiah setiap detik, berharap ada kepastian nama yang segera dikirim ke Senayan.