Jelang Demo Besar di DPR, Polri Imbau Utamakan Jaga Persatuan

Aparat kepolisian kini bersiaga penuh menyambut gelombang massa yang dijadwalkan bakal mengepung Gedung DPR RI, Kamis, 27 Agustus 2026. Sejumlah personel sudah dipersiapkan di berbagai titik strategis Jakarta demi menjamin ruang demokrasi tetap terbuka lebar bagi masyarakat yang ingin bersuara.

Kendati begitu, pihak kepolisian melayangkan peringatan keras sekaligus ajakan damai. Mereka meminta agar seluruh elemen yang terlibat aksi unjuk rasa tetap memegang teguh koridor hukum serta mengedepankan ketertiban umum di lapangan nanti.

Menjaga Ruang Aspirasi Tanpa Konflik

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dijamin undang-undang. Menurutnya, negara berkewajiban menghormati hak tersebut selama pelaksanaannya tidak melanggar aturan main yang berlaku.

“Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Namun, pastikan penyampaiannya dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab,” ujar Isir saat ditemui wartawan di Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi. Isir memahami betul bahwa setiap aksi massa berskala besar di pusat ibu kota selalu membawa risiko ikutan. Kemacetan panjang, terganggunya akses jalan, hingga potensi gesekan fisik menjadi catatan yang tidak boleh diabaikan. Polri ingin memastikan bahwa hak para demonstran tidak menabrak hak masyarakat lain yang juga beraktivitas di sekitar lokasi aksi.

Persatuan di Atas Segalanya

Bagi kepolisian, dinamika politik yang memanas menjelang demo besok adalah hal biasa. Perbedaan pendapat pun dinilai sebagai bumbu dalam bernegara. Hanya saja, garis merah ditarik tegas: jangan sampai perbedaan itu memecah belah keutuhan bangsa. Polri khawatir jika semangat emosional di jalanan justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memicu konflik horizontal.

“Persatuan dan kesatuan adalah modal utama bangsa. Perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam demokrasi, tetapi kepentingan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus tetap menjadi semangat kita bersama,” tegasnya kembali.

Upaya Polri ini tampak sejalan dengan kekhawatiran akan fenomena polarisasi yang makin tajam di media sosial. Seringkali, narasi yang beredar di jagat maya jauh lebih panas ketimbang kondisi riil di lapangan. Polri berusaha menekan risiko tersebut agar gesekan antarpihak tidak terjadi.