Bukan Demokrasi, tapi Kekuasaan yang Bermasalah

JAKARTA — Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61 persen, tapi kemiskinan masih tinggi dan upah buruh tetap rendah. Ketimpangan ini menunjukkan persoalan yang sebenarnya bukan pada demokrasi itu sendiri, melainkan pada bagaimana kekuasaan digunakan.

Demokrasi sebagai sistem telah memberikan kesempatan warga untuk berpartisipasi. Namun realitas di lapangan berbeda. Pertumbuhan ekonomi yang terlihat positif tidak diterjemahkan menjadi perbaikan kesejahteraan rakyat secara merata.

Ekonom dan pengamat kebijakan Muhammad Iqbal mencermati fenomena ini lebih dalam. Menurutnya, masalah sesungguhnya terletak pada pengelolaan kekuasaan — bagaimana kebijakan ekonomi dirancang, siapa yang diuntungkan, dan siapa yang tertinggal.

Pertumbuhan Versus Kesejahteraan

Angka pertumbuhan ekonomi 5,61 persen sekilas mengesankan. Namun jika dilihat dari sisi distribusi, gambarannya jauh berbeda. Angka kemiskinan yang masih tinggi mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir pihak.

Upah buruh yang rendah menjadi bukti nyata. Meskipun ekonomi tumbuh, daya beli pekerja tidak meningkat signifikan. Ini menciptakan ketimpangan yang semakin dalam.

Kekuasaan yang bermasalah termanifestasi dalam kebijakan yang bias kepada kepentingan kapital besar. Pekerja, petani, dan pengusaha kecil tidak mendapat manfaat proporsional dari pertumbuhan ekonomi.

Sistem Versus Praktik

Demokrasi Indonesia memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan menyuarakan aspirasi. Aturan mainnya jelas: satu orang satu suara, kebebasan berpendapat, dan akuntabilitas publik.

Namun dalam praktik, mekanisme tersebut sering dimanfaatkan untuk memperkuat status quo. Janji-janji kampanye tidak terealisasi. Program-program yang seharusnya mengangkat rakyat terhambat birokrasi, korupsi, atau kepentingan jangka pendek.

Kekuasaan yang bermasalah berarti kekuasaan yang tidak menjalankan amanat. Pemimpin terpilih secara demokratis belum tentu menggunakan otoritasnya untuk kesejahteraan bersama.

Dari Pemilihan hingga Kebijakan

Jarak antara janji kampanye dan realisasi kebijakan menunjukkan celah dalam sistem pertanggungjawaban. Rakyat memilih, tapi hasil pilihan sering mengecewakan karena prioritas berbeda.

Pertanyaan yang perlu dijawab: Mengapa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis meningkatkan upah buruh? Mengapa kemiskinan masih tinggi meskipun ekspansi ekonomi berlangsung?

Jawabannya ada di tangan kekuasaan. Keputusan alokasi anggaran, regulasi buruh, kebijakan fiskal — semuanya adalah pilihan kekuasaan.

Memperbaiki Kekuasaan, Bukan Mengganti Sistem

Mengganti demokrasi dengan sistem lain bukan solusi. Masalahnya bukan pada bentuk pemerintahan, melainkan pada integritas dan komitmen mereka yang berkuasa.

Perbaikan harus dimulai dari akuntabilitas nyata. Kebijakan ekonomi harus mengutamakan pemerataan, bukan hanya pertumbuhan. Aspirasi rakyat perlu didengar dan ditindaklanjuti, bukan sekadar dijadikan slogan.

Demokrasi tetap relevan asalkan kekuasaan dijalankan dengan integritas. Ketimpangan yang dihadapi Indonesia bukan kegagalan ide demokrasi, melainkan kegagalan eksekusi oleh mereka yang berkuasa. Perbaikan dimulai dari sini: dari dalam sistem, dengan memperkuat mekanisme kontrol dan transparansi, serta mengembalikan fokus pada kesejahteraan rakyat banyak.