Waka Komisi X DPR Ingatkan Anomali Desil Berdampak Pada Ketidaktepatan Sasaran

“Ketidaktepatan penentuan desil sangat berpengaruh pada ketidaktepatan sasaran penerima bansos. Ini tentang hilangnya hak sebagian masyarakat untuk menerima bansos akibat ketidakakuratan desil,” ungkap Esti. Komisi X DPR telah menerima banyak keluhan dari keluarga yang kehilangan akses bantuan karena perubahan desil yang tiba-tiba dan tidak jelas penyebabnya.

Esti juga menemukan kasus lain di lapangan: seorang single parent dengan rumah kontrakan dan pekerjaan tidak tetap malah masuk kategori desil 7. Banyak perubahan desil yang ekstrem tanpa penjelasan yang masuk akal.

Desakan Perbaikan Sistem

Esti meminta Badan Pusat Statistik (BPS) segera melakukan evaluasi menyeluruh. “BPS harus melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerjanya untuk menghasilkan data yang valid. Kasus perubahan ekstrem, misalnya dari desil 1 menjadi desil 9, juga harus menjadi dasar audit nasional terhadap data yang mengalami perubahan tanpa dasar jelas,” pesannya.

BPS perlu memeriksa seluruh rumah tangga yang berpindah beberapa tingkat desil dalam satu kali pemutakhiran, terutama jika perubahan tersebut mengakibatkan penghentian bantuan sosial atau pendidikan. Setiap perubahan desil harus disertai pemberitahuan yang menjelaskan indikator penyebabnya.

Warga juga harus mendapat akses pada mekanisme keberatan yang sederhana, hasil verifikasi yang dapat dilacak, dan batas waktu penyelesaian yang jelas.

“Koreksi yang telah disetujui harus langsung terhubung dengan sistem KIP Kuliah, PIP, dan program bantuan lain tanpa menunggu periode pemutakhiran berikutnya,” tegas Esti. Saat ini, birokrasi memaksa masyarakat menunggu ritme sistem, padahal kebutuhan mereka tidak bisa ditunda.

Perlindungan Sementara untuk Pelajar

Esti juga mendesak Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) membuat kebijakan perlindungan sementara bagi calon dan mahasiswa yang sedang mengajukan koreksi desil.

“Selama verifikasi berlangsung, kampus tidak boleh menonaktifkan status mahasiswa, mengenakan sanksi keterlambatan, atau memaksanya mengundurkan diri,” tegasnya. Pendekatan ini penting untuk memastikan anak-anak dari keluarga rentan tidak terputus dari pendidikan saat sistem sedang ‘memperbaiki’ kesalahannya sendiri.

Esti menutup argumennya dengan pernyataan prinsipil: “Desil merupakan alat bantu untuk menemukan keluarga yang membutuhkan, bukan vonis tunggal yang menutup pintu pendidikan. Jika data administratif bertentangan dengan keadaan nyata, negara wajib memeriksa ulang dan memastikan hak pendidikan tidak hilang selama proses koreksi.”