Maruarar dan Dody Hadiri Raker Komisi V DPR Bahas Anggaran 2027

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo hadir dalam rapat kerja Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 2 September 2026. Pertemuan ini mengulik evaluasi dan penyesuaian anggaran 2026, lalu masuk ke pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga atau RKA K/L 2027.

Raker itu penting karena menyangkut dua urusan yang langsung bersentuhan dengan warga: rumah dan infrastruktur dasar. Satu urusan soal tempat tinggal, satunya soal jalan, air, dan fasilitas publik. Dua-duanya. Mendesak.

Anggaran 2027 jadi titik tekan

Dari sisi Kementerian PU, Dody sebelumnya sudah menegaskan bahwa anggaran tahun 2027 harus benar-benar berubah menjadi layanan yang terasa di lapangan. Ia menyebut kebutuhan anggaran kementeriannya mencapai Rp219,81 triliun untuk tahun anggaran 2027. Dari jumlah itu, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah berada di angka Rp98,47 triliun.

Dody memberi gambaran sederhana soal ukuran kerja kementeriannya. Irigasi harus optimal, jalan perlu tersambung, jembatan mesti aman, air minum terjangkau, sanitasi tertangani, dan sarana publik layak dipakai warga. Ia menekankan produktivitas nasional ikut bergantung pada infrastruktur yang berfungsi baik. Petani butuh jaringan irigasi yang andal, pelaku usaha butuh konektivitas jalan, dan masyarakat memerlukan akses air bersih serta sanitasi yang memadai.

PU tetap siaga saat bencana

Nada kerja Kementerian PU juga terlihat dari sikap Dody dalam penanganan tanggap darurat di Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan kementeriannya siap siaga selama fase darurat dan pemulihan infrastruktur bagi warga yang terdampak gempa. Ketika jalan terputus, air berhenti mengalir, sekolah tak bisa dipakai, dan warga kehilangan rumah, negara harus hadir cepat.

“Kementerian PU” hadir untuk membuka akses jalan, memulihkan air, menyiapkan hunian, dan membuat sekolah kembali dipakai, kata Dody. Ia juga menyebut arah kerja itu sejalan dengan empat pedoman yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto: menjalankan UUD 1945, menjaga kepentingan utama bangsa, mengatasi kesulitan rakyat secepat mungkin, dan bekerja untuk rakyat serta generasi mendatang.

Pegawai di lingkungan kementeriannya pun tidak menerapkan work from home pada Jumat. Dody menjelaskan karakter tugas PU menuntut kehadiran langsung, termasuk saat kementeriannya terlibat dalam penanganan bencana bersama BNPB, Basarnas, dan BPBD. Keputusan itu berlaku di seluruh unit kerja, pusat maupun daerah. Tepat waktu. Tanpa jeda.