Pemanfaatannya mengacu pada SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.305/Menlhk/Setjen/KSA.3/4/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam atau IUPSWA pada Zona Pemanfaatan TNGGP.
Sebelum izin itu terbit, dilakukan kajian daya dukung dan daya tampung kawasan serta penyusunan rencana pemanfaatan dengan mempertimbangkan fungsi ekologis dan habitat asli di lokasi.
Masih dari sumber yang sama, Koefisien Dasar Bangunan atau KDB pada area Eiger Nature di kawasan TNGGP saat ini sebesar 0,15 persen. Angka ini jauh di bawah ketentuan pemanfaatan kawasan bagi pemegang IUPSWA yang memperbolehkan pembangunan maksimal 10 persen dari luas izin.
Buat kawasan yang sensitif seperti Puncak, perbedaan angka itu berarti ruang hijau tetap menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar pelengkap visual.
Sindonews juga mengaitkan perubahan itu dengan proses panjang penataan kawasan. Media itu menulis pemerintah mempertimbangkan komitmen PT Eigerindo MPI (EMPI) dalam mengikuti arahan pemerintah pusat dan daerah untuk memulihkan lahan kritis melalui pendekatan ekowisata.
Dalam laporan yang sama, lahan milik PTPN disebut sebelumnya merupakan lahan kritis dan digarap secara ilegal sebelum PT EMPI masuk dan memulai kegiatan.
Dampak ke warga, wisata, dan industri di kawasan Puncak
Soal dampak, inilah bagian yang paling dekat dengan publik. Kalau EIGER Nature benar menempatkan konservasi sebagai poros pengelolaan, maka kawasan wisata di Puncak tidak lagi dipahami hanya sebagai tempat singgah atau foto-foto.
Ada efek ke cara lahan dikelola, bagaimana kunjungan diatur, dan bagaimana masyarakat sekitar mendapat ruang lewat pemberdayaan ekonomi. Itu sebabnya narasi pemulihan lingkungan di sini bukan isu kosmetik. Ia menyentuh tata ruang, kenyamanan kawasan, dan reputasi Puncak sebagai destinasi.
Bagi industri wisata, langkah seperti ini juga memberi sinyal bahwa model bisnis ekowisata makin dituntut punya pijakan ekologis yang jelas. Pengunjung kini lebih sering mencari tempat yang bukan cuma menarik, tapi juga punya cerita pemulihan yang bisa diverifikasi.
Jika pengelolaan kawasan berjalan sesuai komitmen, EIGER Nature berpeluang menjadi contoh bahwa aktivitas komersial dan konservasi bisa disusun dalam satu jalur, meski tetap harus diawasi ketat agar tidak melenceng dari batas yang sudah ditetapkan.
Di sisi lain, keputusan pencabutan sanksi pada 22 November 2025 menandai bahwa proses administratif dan penataan kawasan ini sudah melewati tahapan resmi pemerintah.
Bagi publik, detail semacam ini penting karena menjelaskan mengapa sebuah destinasi bisa bergerak ke fase berikutnya setelah masa penataan yang panjang. Puncak Bogor pun kembali masuk peta perhatian, bukan karena keramaiannya saja, tetapi karena arah pengelolaannya sedang dibentuk ulang.
Dengan data yang kini terbuka, satu angka yang paling menonjol justru tetap sederhana: KDB kawasan EIGER Nature di TNGGP disebut sebesar 0,15 persen, jauh di bawah batas 10 persen.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.