JAKARTA — Kerusuhan 27 Agustus 2026 di depan Gedung DPR RI bukan sekadar peristiwa jalanan. Aksi damai ribuan orang berubah menjadi kericuhan saat matahari terbenam: gerbang parlemen dibakar, Flyover Slipi dikuasai, dan kerusuhan meluas hingga Pejompongan. Satu warga sipil, Bambang Setiyawan, tewas. Ratusan diamankan, termasuk 160 anak di bawah umur.
Namun ada medan pertempuran lain yang sama pentingnya: ruang informasi. Di sinilah Public Relation (PR) menjadi garis pertahanan pertama menghadapi Foreign Information Manipulation and Interference (FIMI).
Insiden ini bukan yang pertama. Setahun sebelumnya, kerusuhan Agustus 2025 dipicu kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan. Kala itu, riset menemukan jaringan akun asing dan domestik bergerak terkoordinasi—membangun narasi bahwa demonstrasi bukanlah gerakan organik rakyat, melainkan operasi geopolitik Barat.
Medan Informasi yang Diperebutkan
Di sisi lain, Amnesty International menemukan fenomena sebaliknya. Kampanye tuduhan “antek asing” terhadap aktivis dan organisasi masyarakat sipil pasca-kerusuhan melibatkan ratusan akun yang bergerak serempak. Hasilnya: stigmatisasi bahkan serangan fisik terhadap sejumlah aktivis.
Dua gelombang informasi berlawanan ini menunjukkan realitas yang keras. Ruang informasi di sekitar peristiwa sosial-politik telah menjadi medan pertempuran tersendiri—terpisah dari kerusuhan fisik di jalanan, namun sama berdampaknya. Kredibilitas, kepercayaan publik, bahkan keselamatan jiwa bisa terancam jika informasi tidak dikelola dengan baik.
PR sebagai Lapis Pertahanan Pertama
FIMI merujuk pada upaya sistematis menggunakan informasi palsu atau bias untuk mempengaruhi opini publik, merusak kepercayaan institusi, atau memicu polarisasi. Dalam konteks kerusuhan Agustus 2026, FIMI hadir dalam bentuk narasi yang tak terverifikasi, framing yang bias, dan kampanye terkoordinasi di media sosial.
Di sinilah peran PR menjadi krusial. Praktisi Humas BSSN dan Praktisi Strategis Pertahanan Universitas Pertahanan RI, Abdul Ghofur, menekankan bahwa komunikasi publik yang transparan dan responsif adalah alat utama untuk melawan distorsi informasi.
PR tidak sekadar tentang promosi citra positif. Di era disinformasi masif, PR adalah fungsi defensif yang strategis: membangun narasi factual dengan cepat, merespons klaim yang salah sebelum viral, dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.