Aceh: Satu Atap, Tiga Lintasan

BANDA ACEH — Pemekaran daerah di Aceh kembali menjadi bahan perbincangan. Usul membentuk wilayah administratif baru berjanji pemerataan pembangunan dan layanan publik lebih dekat. Namun di balik itu ada kekhawatiran: pemekaran hanya melahirkan birokrasi baru tanpa mengatasi akar persoalan masyarakat.

Perdebatan itu sebenarnya menyentuh pertanyaan lebih fundamental. Mengapa dalam satu provinsi—satu rumah bernama Aceh—terdapat lintasan pembangunan yang sangat berbeda?

Aceh dapat dibaca sebagai wilayah dengan satu atap, namun menempuh tiga lintasan yang berbeda. Masing-masing memiliki tantangan dan potensi unik yang memerlukan pendekatan berbeda pula.

Tiga Lintasan Pembangunan

Lintasan pertama adalah kawasan pantai dan pusat-pusat urban—zona yang relatif dekat dengan pusat pemerintahan, perdagangan, pendidikan, dan infrastruktur modern. Di sini akses lebih mudah, konektivitas lebih baik, dan peluang ekonomi lebih terbuka.

Lintasan kedua mencakup kawasan pedalaman dan pegunungan dengan karakter geografis berbeda. Biaya konektivitas dan distribusi jauh lebih tinggi. Jalan yang berliku, medan yang sulit, dan infrastruktur terbatas membuat mobilitas manusia dan barang memakan waktu serta biaya ekstra.

Lintasan ketiga adalah wilayah-wilayah yang terisolasi baik secara geografis maupun sosial. Kawasan ini membutuhkan pendekatan pembangunan yang sama sekali tidak bisa disamakan dengan area perkotaan.

Ketika Jarak Menjadi Biaya Ekonomi

Perbedaan ketiga lintasan itu nyata di lapangan. Tidak hanya dalam kondisi jalan dan jembatan, tetapi juga dalam kesempatan ekonomi dan pendidikan yang ditawarkan.

Di kawasan pegunungan tengah Aceh, jarak bukan sekadar angka kilometer. Jalan yang panjang dan berliku, kondisi geografis yang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, serta konektivitas yang belum sepenuhnya optimal mengubah jarak menjadi biaya ekonomi nyata. Waktu tempuh lebih lama. Biaya transportasi membengkak.

Dampak langsung terhadap ekonomi masyarakat terasa jelas. Petani di kawasan ini tidak hanya berhadapan dengan tantangan produksi. Distribusi adalah hambatan yang sama beratnya. Komoditas unggulan seperti kopi, hortikultura, dan hasil pertanian lainnya membutuhkan konektivitas menuju pasar. Ketika infrastruktur terganggu, rantai ekonomi ikut terputus.

Harga di tingkat produsen, biaya transportasi, akses pasar, hingga investasi menjadi satu kesatupaduan persoalan yang saling mengunci. Petani tidak bisa menjual hasil panen dengan harga wajar jika transportasinya mahal. Investor enggan datang jika akses jalan buruk. Pasar tidak berkembang tanpa produksi stabil dan terjangkau.

Pemekaran: Solusi atau Sekadar Birokrasi Baru?

Di sinilah isu pemekaran harus dibaca dengan lebih dalam. Pertanyaannya bukan sekadar: apakah Aceh perlu dimekarkan?

Pertanyaan yang lebih mendesak adalah: apakah struktur pemerintahan yang ada sekarang sudah mampu memastikan setiap kawasan memperoleh kesempatan pembangunan yang relatif setara?

Jika jawabannya belum, maka aspirasi pemekaran harus dipahami sebagai pencarian solusi atas persoalan pemerataan. Sebab tanpa pemerataan pembangunan, ketimpangan ketiga lintasan akan terus memperdalam.

Namun pemekaran juga bukan obat otomatis. Wilayah administratif baru tidak dengan sendirinya membawa infrastruktur, pendidikan, atau peluang ekonomi yang lebih baik. Pemekaran hanya mengubah peta birokratis, bukan mengubah medan geografis atau mendekatkan pasar.

Substansi sesungguhnya terletak pada apakah setiap wilayah—lintasan pertama, kedua, atau ketiga—mendapat alokasi sumber daya, investasi infrastruktur, dan program pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifiknya. Itu adalah pertanyaan yang melampaui batas-batas administratif.