HEBRON — JD Vance mengatakan ia tidak akan menonton siaran langsung eksekusi Nidal Malik Hasan jika rencana Pentagon itu dijalankan pada Desember. Wakil Presiden Amerika Serikat tersebut juga meragukan apakah eksekusi terpidana penembakan Fort Hood itu benar-benar akan disiarkan kepada publik.
Rencana itu memicu perdebatan tentang hukuman mati dan keputusan menayangkan pelaksanaannya. Vance meminta publik tidak melupakan korban, tetapi mengatakan dirinya tidak akan menyaksikan siaran tersebut.
Vance meragukan rencana siaran langsung
Vance menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan pada Jumat di Hebron, Kentucky. Ia mengatakan belum yakin rencana Pentagon untuk menyiarkan eksekusi Hasan akan terlaksana, meski departemen tersebut telah mengonfirmasi rencana itu sehari sebelumnya.
Menurut laporan Associated Press, Vance menekankan bahwa perdebatan mengenai metode eksekusi seharusnya tidak mengaburkan kejahatan yang dilakukan Hasan. Ia menyebut Hasan membunuh banyak orang tak bersalah secara brutal.
Namun, Vance membedakan sikapnya terhadap kejahatan Hasan dengan kesediaannya menonton eksekusi. Ia mengatakan tidak akan menyaksikan tayangan itu jika siaran langsung akhirnya dilakukan. Axios juga melaporkan bahwa Vance menyatakan tidak akan menonton kemungkinan siaran eksekusi tersebut.
Hasan dinyatakan bersalah membunuh 13 orang dan melukai 32 lainnya dalam penembakan di pangkalan militer Fort Hood pada 2009. Pentagon menyebut eksekusi yang direncanakan pada Desember akan dilakukan oleh regu tembak.
Rencana Pentagon menuai kecaman
Presiden Donald Trump sebelumnya mengatakan Hasan akan menerima hukuman mati melalui regu tembak dan menyebutnya layak dihukum. Trump telah menyetujui eksekusi tersebut, tetapi dalam pernyataan yang dikutip Associated Press ia tidak membahas rencana Pentagon untuk menyiarkannya kepada publik.
Keputusan menayangkan eksekusi menuai penolakan dari pimpinan Konferensi Waligereja Katolik Amerika Serikat. Uskup Agung Paul S. Coakley, presiden lembaga itu, menyebut keputusan tersebut mengejutkan dan menyedihkan, serta mendesak pemerintah untuk mempertimbangkannya kembali.
Coakley mengatakan tindakan Hasan tidak dapat dibenarkan, tetapi penayangan eksekusi secara terbuka dinilainya mendorong budaya kematian. Pernyataan itu menambah dimensi moral pada kontroversi yang sebelumnya berpusat pada metode hukuman dan apakah pelaksanaannya akan disiarkan.
Vance diketahui memeluk Katolik, sementara Gereja Katolik telah lama menentang hukuman mati. Dalam keterangannya, ia tidak menguraikan hubungan keyakinan pribadinya dengan rencana eksekusi. Ia justru berfokus pada kejahatan Hasan dan pilihannya untuk tidak menonton.
Regu tembak jarang digunakan militer AS
Menteri Pertahanan Pete Hegseth mengatakan militer Amerika Serikat belum mengeksekusi anggota dinas dengan regu tembak sejak Perang Dunia II. Eksekusi militer terakhir berlangsung pada 13 April 1961, ketika Prajurit Angkatan Darat John Bennett dihukum gantung.
Rencana untuk menyiarkan pelaksanaan hukuman membuat persoalan ini melampaui cara negara menjalankan vonis mati. Jika tayangan itu benar-benar dilakukan, masyarakat luas dapat menyaksikan tindakan yang selama ini berlangsung sebagai proses eksekusi militer, bukan tontonan publik.
Perdebatan juga berlangsung setelah upaya mengeksekusi Christa Pike dengan suntikan mematikan gagal pada akhir bulan sebelumnya. Gubernur Tennessee kemudian menghentikan eksekusi lain di negara bagian itu untuk sisa tahun tersebut, sementara pemerintah federal tetap merencanakan hukuman Hasan melalui regu tembak.
Untuk saat ini, kepastian siaran langsung masih dipertanyakan oleh Vance, meskipun Pentagon telah mengonfirmasi rencananya. Angka yang tercatat dalam perkara Hasan: 13 orang tewas dan 32 lainnya terluka dalam serangan di Fort Hood pada 2009.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.