KUALA LUMPUR — Anggaran besar Malaysia datang saat tekanan biaya energi membayangi ruang fiskal pemerintah. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan anggaran 459,8 miliar ringgit untuk 2027, sekaligus menawarkan keringanan pajak dan kenaikan upah minimum menjadi 2.000 ringgit per bulan mulai Juni tahun depan.
Paket yang disampaikan dalam pembacaan anggaran di parlemen itu ditujukan untuk menopang pendapatan rumah tangga dan membantu usaha kecil. Channel News Asia melaporkan, kebijakan tersebut juga muncul ketika pemerintah menghadapi tekanan politik menjelang pemilu nasional berikutnya.
Upah minimum saat ini sebesar 1.700 ringgit per bulan. Kenaikannya menjadi 2.000 ringgit setara dengan tambahan 300 ringgit atau sekitar Rp1,3 juta, berdasarkan angka rupiah dalam bahan sumber. Pemerintah mengecualikan sementara UMKM dengan pendapatan tahunan di bawah 50 juta ringgit agar memiliki waktu menyesuaikan diri.
UMR Malaysia dan standar upah baru
Kenaikan upah minimum dijadwalkan berlaku mulai Juni 2027. Republika dan JPNN juga memberitakan angka 2.000 ringgit serta tanggal penerapan yang sama; kedua media itu menyebut kebijakan tersebut berpotensi menjangkau lebih dari empat juta pekerja. Angka penerima manfaat itu tidak dicantumkan dalam laporan utama Channel News Asia.
Untuk pekerja semiterampil dan lulusan sarjana, pemerintah menetapkan gaji awal minimum 2.500 ringgit per bulan. Sementara itu, patokan upah layak di perusahaan milik negara dan perusahaan investasi pemerintah naik dari 3.100 ringgit menjadi 3.400 ringgit. Pemerintah memperkirakan perubahan di kelompok perusahaan itu akan berdampak kepada sekitar 230.000 pekerja.
Perhatian juga tertuju pada pekerja gig. Sekitar 600.000 pengemudi transportasi daring dan kurir akan menjadi sasaran paket bantuan senilai 160 juta ringgit, yang pendanaannya disepakati pemerintah bersama Grab dan mulai berjalan tahun depan.
“Pemerintah Madani akan menjaga kesejahteraan pekerja gig dengan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif,” kata Anwar, menurut laporan Channel News Asia.
Keringanan pajak bagi kelompok berpenghasilan menengah
Pemerintah menaikkan batas keringanan pajak penghasilan individu dari 9.000 ringgit menjadi 12.000 ringgit. Perubahan itu menjadi revisi pertama sejak 2010 dan ditujukan antara lain untuk kelompok berpenghasilan menengah atau M40, yang menghadapi tekanan biaya hidup.
Tarif pajak bagi wajib pajak dengan penghasilan kena pajak antara 70.000 ringgit dan 100.000 ringgit akan turun menjadi 18%. Untuk kelompok berpenghasilan 100.000 ringgit hingga 150.000 ringgit, tarifnya dipangkas menjadi 24%.
Ruang keringanan juga diperluas pada biaya medis. Cakupannya kini termasuk perawatan pascapersalinan, sementara biaya perawatan penuh untuk orang tua dan kakek-nenek turut memperoleh pembebasan. Sebelumnya, keringanan untuk keluarga lanjut usia terbatas pada biaya kesehatan.
“Pemerintah mendengar kekhawatiran kelompok berpendapatan menengah (M40), yang telah dengan sabar bertahan meskipun juga terhimpit oleh biaya hidup,” ujar Anwar, seperti dikutip Channel News Asia.
Anggaran ekspansif saat beban subsidi meningkat
Nilai anggaran yang diusulkan untuk 2027 mencapai 459,8 miliar ringgit, lebih besar daripada 444,1 miliar ringgit pada tahun ini. Dari jumlah itu, anggaran operasi direncanakan sebesar 376,8 miliar ringgit dan anggaran pembangunan 83 miliar ringgit.
Besarnya belanja datang bersama proyeksi ekonomi yang masih tumbuh. Pemerintah memperkirakan ekonomi Malaysia berekspansi 4,2% hingga 5,2% pada 2027. Target pertumbuhan 2026 direvisi ke batas atas, yakni 4,8% hingga 5,3%, setelah pertumbuhan pada paruh pertama tercatat 5,7%. Inflasi utama diperkirakan berada di kisaran 1,8% hingga 2,8% pada 2027.
Penerimaan negara diproyeksikan naik 4,7% menjadi 380,8 miliar ringgit pada 2027, dari estimasi 363,6 miliar ringgit tahun ini. Setoran Petronas diperkirakan mencapai 32 miliar ringgit, meningkat dari revisi 27 miliar ringgit untuk tahun ini.
Namun, biaya energi dan pangan ikut membebani anggaran. Belanja bantuan sosial diperkirakan mencapai 74,5 miliar ringgit tahun ini, naik 34,7% dari pengeluaran 2025. Target defisit fiskal 2026 pun direvisi menjadi 3,6% dari sebelumnya 3,5%, sebelum diproyeksikan turun menjadi 3,3% pada 2027.
Bagi pekerja, dampaknya paling langsung terlihat pada upah minimum dan keringanan pajak; bagi UMKM, pengecualian sementara memberi ruang penyesuaian ketika standar upah naik. Tantangan pemerintah adalah membiayai dukungan itu tanpa kehilangan jalur konsolidasi fiskal, terutama ketika subsidi energi tetap besar.
Anwar menepis anggapan bahwa belanja tambahan berarti pemerintah meninggalkan konsolidasi fiskal. “Ini tidak berarti kita menyimpang dari konsolidasi fiskal. Ini menunjukkan nilai dari membangun kapasitas untuk merespons ketika keadaan menuntutnya,” ujarnya.
Untuk 2027, pemerintah memperkirakan beban subsidi turun menjadi 72,7 miliar ringgit.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.