JAKARTA — Modifikasi cuaca dry ice yang dijalankan BMKG bersama BNPB ditujukan untuk mengurai kepekatan asap akibat kebakaran hutan dan lahan. BMKG menyatakan Indonesia kemungkinan menjadi negara pertama yang menerapkan metode ini secara masif dalam operasi lapangan, bukan sekadar riset atau uji coba terbatas.
Klaim itu disampaikan Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG Tri Handoko Seto, dikutip Sabtu (24/10/2026). Operasi melibatkan BMKG, BNPB, dan pihak lainnya. Bahan sumber tidak merinci lokasi pelaksanaan maupun hasil pengukuran dampak operasi.
Modifikasi cuaca dry ice berangkat dari riset
Handoko menjelaskan, dasar riset penggunaan es kering untuk modifikasi cuaca sudah tersedia secara global. Namun, menurut dia, pemanfaatannya di negara lain umumnya masih berada dalam lingkup penelitian laboratorium atau uji coba terbatas.
“Teknik seperti ini memang tidak banyak digunakan di negara-negara lain, tapi sekali lagi, riset-riset itu ada, ya. Kita barangkali negara pertama di dunia yang melakukan operasi modifikasi cuaca dengan dry ice secara masif, ya,” kata Handoko.
Ia mencontohkan Thailand sebagai negara yang juga meneliti metode tersebut. Akan tetapi, penerapannya sejauh ini masih pada tahap riset. Di sejumlah negara lain, pembahasan es kering untuk intervensi cuaca, menurut Handoko, lebih banyak berlangsung melalui kajian teori, seminar, dan lokakarya.
Perbedaan yang ditekankan BMKG terletak pada skala penerapan. Riset dan diskusi ilmiah menjadi pijakan, sementara Indonesia mulai membawa teknologi itu ke operasi lapangan untuk merespons asap karhutla. Pernyataan “negara pertama” dalam hal ini merujuk pada penerapan secara masif dan operasional, bukan klaim bahwa Indonesia menjadi pihak pertama yang meneliti dry ice.
Dampak operasi masih perlu diukur
Bagi masyarakat yang terdampak asap, alasan penggunaan metode ini cukup langsung: operasi modifikasi cuaca diharapkan membantu mengurai kepekatan asap saat karhutla terjadi.
Namun, sumber yang tersedia belum memuat data tentang perubahan kondisi asap, wilayah yang ditangani, durasi operasi, ataupun ukuran keberhasilannya. Karena itu, klaim penerapan operasional belum dengan sendirinya menjelaskan seberapa besar dampaknya bagi warga.
Ukuran hasil menjadi penting untuk membaca manfaat kebijakan ini. Informasi tentang kondisi sebelum dan sesudah operasi, serta penjelasan mengenai cara kerja dan batas penerapannya, akan membantu publik membedakan antara tujuan operasi dan hasil yang sudah tercapai. Tanpa rincian tersebut, efektivitasnya belum dapat dinilai dari keterangan yang disampaikan dalam bahan sumber.
Handoko mengatakan BMKG merasa yakin menerapkan teknologi itu setelah mengacu pada kajian akademis dan diskusi ilmiah. “Beberapa teman-teman di negara lain juga kebanyakan melakukan riset, ya, mengupas teori-teori begitu, lalu berdiskusi-diskusi di ruang-ruang seminar, ruang-ruang workshop.
Nah, dari situ maka kita merasa cukup yakin, ya, teknologi ini bisa digunakan dan kita menerapkannya di Indonesia ini secara operasional,” ujarnya.
Langkah berikutnya yang perlu diperhatikan adalah keterangan hasil operasi di lapangan. BMKG bersama BNPB menjadi pihak yang menjalankan upaya ini, sementara data dampak dan rincian pelaksanaan belum dijelaskan dalam bahan yang tersedia.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.