Omar Abdullah Perluas Kabinet J&K Pekan Depan, Minta Sabar

SRINAGAR — Perluasan kabinet J&K dijadwalkan berlangsung pekan depan, setelah Kepala Menteri Jammu dan Kashmir Omar Abdullah bertemu Letnan Gubernur Manoj Sinha pada Sabtu. Omar meminta kolega partainya tidak melobi lewat pesan WhatsApp panjang atau mendatangi rumahnya demi mendapatkan posisi menteri.

Perubahan susunan kabinet dapat menentukan siapa yang mengisi tiga kursi menteri yang masih kosong. Omar mengatakan keputusan mengenai calon yang akan menjadi menteri sudah diambil dan meminta para kolega menunggu.

Pesan WhatsApp berisi biodata panjang

Seusai bertemu Sinha, Omar mengatakan ia meminta jadwal pertemuan untuk pekan depan agar dapat mengubah dan memperluas dewan menteri. Ia lalu menyampaikan permintaan terbuka kepada rekan-rekan partainya agar berhenti mendatangi rumahnya maupun rumah ayahnya, Farooq Abdullah, yang juga menjabat presiden National Conference.

“Tidak perlu mengetuk pintu Farooq Abdullah, pintu saya atau pintu siapa pun,” kata Omar kepada wartawan. Ia meminta para kolega bersabar karena keputusan mengenai siapa yang akan menjadi menteri telah dibuat.

Omar juga mengeluhkan pesan yang masuk melalui WhatsApp. Menurut dia, sejumlah orang mengirimkan riwayat hidup panjang hingga profil setebal buku, meski ia merasa sudah mengenal mereka.

“Mereka mengirimkan seluruh biodata mereka, seolah-olah saya belum mengenal mereka. Jadi, tolong jangan kirim pesan WhatsApp,” ujar Omar.

Permintaan itu memperlihatkan tekanan yang muncul menjelang pembagian posisi kabinet.

Bagi para legislator yang berharap mendapat jabatan, perluasan kabinet bukan sekadar perubahan struktur pemerintahan: keputusan tersebut juga menentukan siapa yang akan duduk di pemerintahan dan mendapat tanggung jawab sebagai menteri.

Omar mengatakan prosesnya tidak akan dipengaruhi oleh lobi melalui kunjungan pribadi atau pesan panjang.

Tiga kursi menteri masih kosong

Omar Abdullah dilantik pada 16 Oktober 2024 bersama lima menteri, termasuk Wakil Kepala Menteri Surinder Choudhary. Saat ini, tiga posisi dalam kabinet masih belum terisi.

Aturan yang disebut dalam laporan sumber membatasi jumlah anggota dewan menteri hingga sembilan atau 10 persen dari total 90 anggota Majelis Jammu dan Kashmir. Karena itu, ekspansi kabinet berlangsung dalam batas jumlah yang ditentukan, sementara kursi kosong yang tersedia menjadi bagian penting dari keputusan pekan depan.