JAKARTA — Pemantauan stok BBM secara real time harus berjalan sampai ke jalur distribusi dan kapasitas pelayanan SPBU. Pengamat kebijakan energi sekaligus Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, meminta Pertamina dan pemerintah memperkuat pengawasan itu untuk mencegah gangguan pasokan yang dapat memicu antrean.
Sofyano menyampaikan pandangan tersebut pada Minggu (25/10/2026). Ia menilai pemantauan perlu mencakup kesiapan mobil tangki dan keandalan distribusi, bukan hanya jumlah BBM yang tersedia. Pemerintah juga perlu membantu Pertamina mencari sumber masalah ketika kelangkaan terjadi.
“Pemerintah juga harus membantu Pertamina untuk mengindentifikasi penyebab utama bila terjadi kelangkaan. Apakah terkait ketersediaan, gangguan logistik, keterbatasan insfrastruktur, hingga lonjakan konsumsi,” kata Sofyano ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Minggu (25/10/2026).
Pemantauan stok BBM perlu sampai ke SPBU
Menurut Sofyano, gangguan pasokan tidak selalu berawal dari kekurangan stok. Hambatan logistik, kondisi infrastruktur, atau kenaikan konsumsi juga dapat memengaruhi kelancaran penyaluran. Karena penyebabnya bisa berbeda, identifikasi masalah menjadi bagian penting dari respons pemerintah dan Pertamina.
Informasi stok yang terus diperbarui dapat membantu petugas mengenali titik gangguan lebih cepat. Pemeriksaan kesiapan mobil tangki dan jalur distribusi juga diperlukan agar pasokan yang tersedia di terminal bisa diteruskan ke SPBU. Kapasitas pelayanan di tingkat SPBU ikut menentukan kelancaran pengisian ketika permintaan meningkat.
Dampaknya terasa langsung bagi masyarakat saat penyaluran tersendat: pengendara dapat menghadapi antrean, sementara SPBU perlu memastikan pelayanan tetap berjalan. Pengawasan yang mencakup stok dan proses distribusi memberi pemerintah gambaran lebih utuh tentang letak masalah, sehingga penanganan tidak berhenti pada dugaan bahwa pasokan nasional kurang.
Dalam konteks pasokan regional, laporan Jatim Antaranews menyebut Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menerima BBM melalui kapal tanker secara bertahap di sejumlah terminal di Jawa Timur. Perusahaan menyampaikan langkah itu sebagai bagian dari persiapan menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat.
Pasokan regional diperkuat lewat kapal tanker
Di Fuel Terminal Tuban, penerimaan Solar melalui kapal tanker sedang berlangsung dengan volume sekitar 31 juta liter. Tambahan sekitar 32 juta liter Solar dan 31 juta liter Pertamax dijadwalkan tiba bertahap dalam beberapa hari ke depan. Terminal itu juga mendapat penguatan pasokan Pertalite sekitar 23 juta liter.
Di Integrated Terminal Surabaya, pembongkaran Solar di Dermaga Semampir berlangsung dengan volume sekitar 13 juta liter. Sementara itu, kapal yang dijadwalkan tiba di Integrated Terminal Tanjung Wangi akan membawa sekitar 10 juta liter Pertalite dan dua juta liter Pertamax.
Area Manager Communication, Relations and CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus Ahad Rahedi mengatakan penerimaan BBM lewat kapal tanker mendukung kesiapan pasokan energi di Jawa Timur. Ia menyebut perencanaan penerimaan dilakukan berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan wilayah dan jadwal kedatangan kapal.
Rincian terminal tersebut memperlihatkan bahwa kesiapan pasokan bertumpu pada beberapa tahap: kedatangan kapal, pembongkaran, pengelolaan di terminal, lalu pengiriman ke SPBU. Jika salah satu tahap terkendala, ketersediaan di tingkat konsumen dapat ikut terdampak. Karena itu, angka pasokan regional perlu dibaca bersama pemantauan distribusi yang diminta Sofyano.
Koordinasi pemerintah dan pengawasan distribusi
Sofyano berharap koordinasi Pertamina, Kementerian ESDM, pemerintah daerah, aparat, dan BPH Migas terus diperkuat. Pemerintah daerah, menurut dia, berperan memahami kondisi wilayah masing-masing. Informasi setempat dapat membantu pemangku kepentingan melihat apakah gangguan terjadi di titik pasokan, logistik, atau pelayanan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum aktif mencegah penimbunan dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengawasan itu melengkapi pemantauan stok dan distribusi, terutama ketika ada indikasi pasokan tidak sampai sesuai peruntukannya.
Jalur tindak lanjutnya mencakup pemeriksaan stok secara berkala, kesiapan armada dan infrastruktur distribusi, serta koordinasi antarlembaga saat muncul laporan kelangkaan.
Pertamina dan pemerintah daerah perlu menyesuaikan pemantauan dengan kondisi wilayah, sementara aparat dan BPH Migas berperan dalam pengawasan penyaluran.
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus menyatakan perencanaan penerimaan dan koordinasi operasional akan terus dioptimalkan untuk menjaga kelancaran penyaluran BBM.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.