MARSEILLE — Protes Prancis membuat Presiden Emmanuel Macron menjanjikan langkah tegas dari pemerintah, sementara tuntutan siswa dinilainya sah dan perlu dijawab. Di Marseille pada Senin, 26 Oktober 2026, Macron juga memperingatkan bahwa demonstrasi baru yang direncanakan pada Sabtu berisiko memicu gangguan lagi.
Pemerintah akan mengumumkan serangkaian langkah untuk meredakan gejolak. Bagi warga dan pelaku usaha, keputusan menjaga rute unjuk rasa tetap di luar pusat kota menunjukkan bahwa pengamanan masih menjadi prioritas setelah aksi sebelumnya disertai kekerasan dan penjarahan.
Macron mengatakan aparat semula tidak memperkirakan besarnya demonstrasi yang kemudian meluas ke sejumlah kota besar. Ia juga mengkritik peran media sosial yang, menurutnya, mendorong orang menuju lokasi tindak kriminal, serangan, dan penjarahan.
Presiden Prancis menyebut jaringan sosial sebagai alat yang menggerakkan dorongan terburuk. Ia mengakui aparat keamanan kurang memperkirakan seberapa cepat kelompok kiri ekstrem akan berkumpul pada 17 Oktober.
Pengamanan diperketat, tuntutan siswa dibahas
Pada aksi Sabtu, 24 Oktober, pemerintah mengerahkan 70.000 polisi di seluruh negeri dan menangkap 1.435 orang. Macron mengatakan jam malam membantu menjaga ketertiban relatif. Juru bicara pemerintah Maud Bregeon menyatakan negara berhasil mengendalikan situasi pada akhir pekan itu.
Namun, pengamanan bukan satu-satunya jawaban yang ditawarkan pemerintah. Macron menginstruksikan kabinet yang dipimpin Perdana Menteri Sebastien Lecornu untuk menanggapi tuntutan yang menjadi pangkal gerakan sosial tersebut. Ia mengakui ada keluhan yang harus didengar dan dijawab.
Perhatian juga tertuju pada pendidikan. Menurut laporan SCMP, kelompok siswa sekolah menengah meminta tambahan sumber daya bagi sektor pendidikan dan perubahan pada sistem penerimaan universitas yang mereka nilai memperkuat ketimpangan. Perdana Menteri Lecornu dijadwalkan bertemu dengan perwakilan siswa pada Senin.
ABC News melaporkan pemerintah berjanji mengganti platform penerimaan universitas nasional Parcoursup pada 2028. Menteri Pendidikan Tinggi Philippe Baptiste menyampaikan akan ada perubahan besar pada sistem itu mulai 2027. Siswa mengkritik kriteria seleksi yang dinilai tidak jelas serta akses yang tidak setara ke program studi pilihan.
Rencana perubahan itu memberi isi konkret pada janji pemerintah untuk merespons keluhan, tetapi belum otomatis meredakan ketegangan. Dua kelompok siswa menyambut sebagian konsesi, namun tetap menyerukan agar aksi berlanjut, menurut ABC News.
Risiko bentrokan masih membayangi
Menteri Dalam Negeri Laurent Nunez memperkirakan gangguan berikutnya dapat terjadi pada 31 Oktober. Ia mengatakan malam Halloween biasanya ramai dan situasinya diperkirakan kembali rumit. Macron menyebut unjuk rasa yang direncanakan pada Sabtu sebagai aksi berisiko; pemerintah akan menjaga jalur demonstrasi di luar pusat kota demi ketertiban umum.
Nunez juga menyoroti kelompok sayap kanan yang terorganisasi dan menghadapi aktivis kiri di beberapa kota. Kepada stasiun televisi BFM, ia mengatakan kelompok nasionalis dan berbasis identitas menyerukan anggotanya turun untuk membela usaha. Di Nice dan Montpellier, kelompok-kelompok itu datang dalam formasi terorganisasi, terutama untuk menyasar gerakan kiri ekstrem.
Kerusuhan pada 17 Oktober sempat mencapai balai kota Marseille, yang didatangi paksa oleh demonstran. Istana Élysée menyebut Macron datang untuk memberi penghormatan kepada aparat keamanan internal yang membantu memulihkan ketertiban republik di kota terbesar kedua Prancis itu.
Bregeon mengatakan dialog sosial membutuhkan suasana tenang dan tidak dapat berjalan saat kekerasan berlangsung. Pemerintah kini menghadapi dua tekanan sekaligus: mencegah bentrokan baru dan menunjukkan bahwa tuntutan pendidikan serta keluhan siswa mendapat tanggapan nyata. Dalam pengumuman yang dijanjikan, perubahan Parcoursup pada 2027 menjadi langkah awal sebelum penggantian platform pada 2028.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.