Inflasi beras tahunan pada September 2026 tercatat 3,73 persen, turun dari 18,44 persen pada September 2023. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebut laju inflasi beras pada kuartal III tahun ini paling stabil dalam empat tahun terakhir, dengan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,5 juta ton.
Angka inflasi yang lebih rendah menjadi kabar penting bagi rumah tangga, sementara pemerintah mengaitkannya dengan penguatan cadangan dan penyaluran beras. Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah tidak mengimpor beras medium. Impor hanya dilakukan untuk beras khusus yang belum ditanam di dalam negeri, seperti Basmati, dengan jumlah yang disebut sangat kecil.
“Kita tidak ada impor beras medium, yang ada selundupan dan sudah ditangkap,” kata Amran saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan inflasi beras tahunan sempat melonjak hingga 18,44 persen pada September 2023. Kenaikan saat itu antara lain dipengaruhi El Nino yang mulai melanda Indonesia. Setahun kemudian, inflasi beras tercatat 5,91 persen, lalu turun menjadi 4,06 persen pada September 2025.
Pada September 2026, angkanya kembali melandai ke 3,73 persen. Bapanas menilai penguatan CBP yang dikelola Perum Bulog memberi pemerintah ruang untuk melakukan intervensi pasar. Penyaluran bantuan pangan beras dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga menjadi bagian dari upaya menjaga pasokan serta harga.
Pemerintah menyebut bantuan pangan beras menjangkau lebih dari 33 juta keluarga. Persediaan yang memadai dinilai memungkinkan penyaluran bantuan dan operasi pasar tanpa mengandalkan impor beras medium.
Langkah SPHP berlanjut. Pada 4 Oktober, Bapanas menugaskan Bulog menambah alokasi penyaluran sebanyak 74,18 ribu ton, setara 14,83 juta kemasan ukuran 5 kilogram. Tambahan itu mengikuti penugasan sebelumnya sebesar 828 ribu ton yang telah tuntas disalurkan pada 23 September 2026.
Anggaran untuk tambahan penyaluran itu ditetapkan Rp409 miliar, dengan tenggat distribusi hingga 20 November 2026. Bapanas menyatakan tambahan beras SPHP dimaksudkan untuk membantu mengendalikan inflasi, sementara bantuan pangan juga disalurkan kepada 33,24 juta orang di seluruh Indonesia.
Penurunan inflasi tahunan memberi gambaran bahwa tekanan harga beras lebih rendah dibandingkan tiga tahun sebelumnya. Namun, data inflasi tersebut tidak dengan sendirinya menjelaskan perubahan harga setiap jenis beras di seluruh daerah. Pemerintah menempatkan penguatan stok dan distribusi sebagai penopang stabilitas, dengan pelaksanaan penyaluran SPHP menjadi salah satu langkah yang berlangsung hingga November.
Amran menegaskan pemerintah tidak mendatangkan beras medium dari luar negeri. “Impor hanya beras khusus karena tidak ditanam, misalnya Basmati. Jumlahnya kecil sekali,” ujarnya.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.