Emiten Delisting: 16 Belum Umumkan Buyback, Dana Investor Tertahan

POJK Nomor 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik mengatur kewajiban pembelian kembali saham dalam proses delisting. Pasal 8 menyebut pihak yang bertanggung jawab wajib membeli kembali seluruh saham milik pemegang saham publik apabila pencatatan perusahaan dibatalkan berdasarkan keputusan direksi bursa.

Pihak yang bertanggung jawab dapat berupa perusahaan terbuka itu sendiri, pengendali, atau pihak lain apabila perusahaan memenuhi kondisi tertentu dalam peraturan. Proses buyback wajib dimulai paling lambat 30 hari setelah bursa mengumumkan keputusan delisting, dan perusahaan harus lebih dulu menyampaikan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Jika perusahaan atau pengendali tidak memulai keterbukaan informasi dan/atau pembelian kembali sesuai ketentuan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berwenang mengeluarkan Perintah Tindakan Tertentu. Perintah itu ditujukan agar kewajiban yang berlaku dilaksanakan.

Harga buyback tidak selalu sama

Harga menjadi bagian penting bagi investor karena nilai buyback tidak otomatis mengikuti harga terakhir sebelum suspensi. Pasal 14 POJK 45/2024 menetapkan harga berdasarkan nilai yang lebih tinggi antara dua acuan.

Acuan pertama ialah harga rata-rata perdagangan saham selama 30 hari terakhir, dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari saham dihentikan sementara. Acuan kedua adalah nilai buku per saham berdasarkan laporan keuangan terakhir yang disampaikan kepada OJK.

Jika nilai buku per saham lebih tinggi daripada harga rata-rata perdagangan dalam periode yang ditentukan, nilai buku menjadi dasar harga pembelian kembali. Karena itu, harga terakhir seperti Rp 146 per saham untuk SRIL atau Rp 119 per saham untuk TDPM tidak dengan sendirinya menentukan nilai yang akan diterima dalam buyback.

Perusahaan juga wajib mengumumkan informasi buyback melalui situs web bursa. Pengumuman setidaknya memuat jadwal, harga, jangka waktu, metode pembelian kembali, serta identitas perusahaan efek yang ditunjuk jika transaksi dilakukan melalui bursa. Pembelian kembali dapat berlangsung melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek.

Hak investor saat perusahaan dilikuidasi

POJK 45/2024 turut mengatur posisi pemegang saham publik jika perusahaan masuk proses likuidasi. Pasal 54 memberi pemegang saham publik yang memenuhi kriteria tertentu kedudukan satu tingkat di bawah kreditur konkuren.

Jika ada pembagian sisa harta likuidasi, pemegang saham publik yang memenuhi kriteria itu didahulukan dibandingkan pemegang saham yang bukan pemegang saham publik. Kriterianya antara lain memiliki saham kurang dari 5% dari jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh, serta bukan anggota direksi, dewan komisaris, pemegang saham utama, pengendali, atau pegawai kunci.

Pemegang saham tersebut juga tidak boleh menjadi pihak terafiliasi atau nominee dari pihak-pihak yang disebut dalam ketentuan. Dengan demikian, penghapusan pencatatan tidak menghapus hak kepemilikan investor, tetapi pengembalian dana tetap bergantung pada buyback atau pembagian sisa harta likuidasi.

Bagi investor yang sahamnya terdampak, perbedaan antara harga pasar terakhir dan dasar harga buyback dapat menentukan nilai pemulihan dana. Untuk 16 emiten yang belum mengumumkan rencana, langkah berikutnya bergantung pada keterbukaan informasi dan pelaksanaan kewajiban sesuai POJK 45/2024.