JAKARTA — Kuota Pertalite 2026 sebesar 29,26 juta kiloliter dipertahankan BPH Migas meski konsumsi di 8 provinsi melampaui alokasi. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas menyebut kenaikan kebutuhan masih dapat ditangani dengan mengalihkan kuota dari wilayah yang realisasinya rendah.
Keputusan itu menyangkut distribusi bahan bakar yang digunakan masyarakat di berbagai daerah. BPH Migas memperkirakan alokasi Pertalite mencukupi hingga akhir tahun dengan pola penyaluran yang berjalan.
Kuota Pertalite 2026 dialihkan antarwilayah
Wahyudi menyampaikan rata-rata kebutuhan Pertalite berada di level 83,22%. Ia mengatakan konsumsi memang naik, tetapi kenaikannya belum dinilai cukup besar untuk mendorong penambahan kuota nasional.
“Kemudian untuk jenis Pertalite, rata-rata kebutuhan adalah 83,22%. Jadi ini ada kenaikan sedikit konsumsinya dan kami sudah lakukan prognosa hingga akhir tahun insya Allah cukup dengan pola distribusi ini,” kata Wahyudi dalam rapat kerja dengan Komite II DPD, Rabu (10/11/2026).
Menurut Wahyudi, sebagian peningkatan konsumsi muncul karena pengguna beralih dari Pertamax, BBM nonsubsidi, ke Pertalite. Dampaknya, realisasi subsidi Pertalite melampaui kuota di sekitar 8 provinsi.
BPH Migas berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan PT Pertamina (Persero) untuk memindahkan alokasi dari wilayah dengan penyerapan rendah ke daerah yang konsumsinya lebih tinggi. Pengalihan dapat dilakukan pada tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi.
Langkah ini ditujukan untuk merespons perbedaan kebutuhan antarwilayah tanpa menambah kuota nasional. Bagi masyarakat di daerah yang konsumsinya tinggi, penyesuaian alokasi diharapkan menjaga pasokan dan mengurangi risiko antrean. Sementara wilayah yang penyerapan kuotanya rendah dapat menjadi sumber pemindahan alokasi.
“Itu boleh mengalihkan alokasi per kabupaten/kota maupun provinsi yang under kepada yang over agar supaya untuk menjawab dinamika masyarakat tidak terjadi antrean dan pola penyediaan maupun distribusi di beberapa wilayah tersebut,” tegas Wahyudi.
Solar subsidi naik menjadi 20,27 juta kiloliter
Kebijakan untuk Pertalite berbeda dari kuota Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) Solar. BPH Migas menyebut alokasi Solar subsidi 2026 bertambah 7,8%, dari 18,64 juta kiloliter menjadi 20,27 juta kiloliter.
Wahyudi menjelaskan konsumsi Solar yang sebelumnya sekitar 50.000 kiloliter per hari kini meningkat hingga 59.000 kiloliter per hari. Pemerintah menyetujui penambahan alokasi tersebut melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral serta Menteri Koordinator.
Perbedaan keputusan itu menunjukkan penanganan kuota mengikuti perkembangan kebutuhan tiap jenis BBM. Untuk Pertalite, BPH Migas memilih menata ulang distribusi antarwilayah. Untuk Solar, kenaikan konsumsi harian diikuti penambahan alokasi.
Pemerintah sebelumnya menyatakan setuju menambah Pertalite
Pernyataan BPH Migas muncul setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyetujui penambahan kuota Pertalite. Airlangga menyampaikan hal itu saat ditemui di kantornya di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Namun, Airlangga belum menyebut volume tambahan yang disetujui. Ia mengatakan anggaran untuk penambahan kuota subsidi telah tersedia di pemerintah.
“Kuota Pertalite itu kan sudah disetujui untuk diadakan penambahan,” kata Airlangga. Ia menambahkan, “Angka volumenya mesti dilihat, anggaran masih ada di pemerintah.”
Pernyataan tersebut berbeda dengan penjelasan Wahyudi mengenai kuota Pertalite sebesar 29,26 juta kiloliter yang dinilai cukup melalui pengalihan alokasi. Sementara besaran tambahan Solar sudah disebutkan, jumlah tambahan Pertalite yang dimaksud Airlangga belum disampaikan dalam keterangannya.
Untuk distribusi Pertalite, Wahyudi menegaskan pengalihan kuota antardaerah menjadi cara yang dipakai untuk menghadapi kenaikan konsumsi dan menjaga pasokan. “Agar supaya untuk menjawab dinamika masyarakat tidak terjadi antrean,” kata Kepala BPH Migas itu.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP