Serangan Siber Bidik Bank, 761.000 Ancaman Terdeteksi

JAKARTA — Serangan siber bank menyasar sektor yang menyimpan dana dan data pribadi jutaan nasabah; peta ancaman Fortinet mencatat sekitar 761.000 ancaman terhadap perbankan pada Senin (9/11). Angka itu menempatkan perbankan sebagai industri yang paling banyak menjadi target, tetapi bukan bukti bahwa dana nasabah sedang terancam.

Pakar keamanan siber Pratama Persadha mengatakan nilai ekonomi dan strategis sektor perbankan membuatnya menarik bagi penjahat siber. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak menarik dana secara massal hanya karena melihat angka pada peta ancaman.

Serangan siber bank menyasar data dan akses

Bank menyimpan dana, identitas, informasi rekening, serta data pribadi nasabah. Menurut Pratama, akses ke sistem tersebut dapat dimanfaatkan untuk mencuri dana, mengambil alih akun, atau memperdagangkan data di pasar gelap.

Risikonya meluas seiring penggunaan mobile banking, pembayaran digital, API—jalur yang memungkinkan sistem bertukar data—serta integrasi bank dengan penyedia teknologi. Pelaku juga tidak selalu menyerang sistem utama bank secara langsung.

Celah pada vendor, perangkat karyawan, atau kredensial nasabah dapat menjadi jalan masuk menuju sistem perbankan. Karena itu, keamanan tidak hanya bergantung pada perlindungan jaringan inti. Akun pengguna dan pihak ketiga yang terhubung juga perlu dijaga.

Data Threatmap di situs Fortinet pada Senin (9/11) pukul 08.41 WIB mencatat sekitar 761.000 ancaman terdeteksi pada sektor perbankan. Sektor teknologi berada di urutan berikutnya dengan 386.000 ancaman, disusul pemerintah sebanyak 121.000.

Angka deteksi bukan bukti dana nasabah terancam

Fortinet juga mencatat 1,6 juta serangan berhasil diblokir dalam 24 jam terakhir pada data tersebut. Angka itu lebih tinggi daripada 50.600 serangan yang terdeteksi dan diblokir dalam 24 jam pada Sabtu (7/11), ketika rata-rata empat serangan terdeteksi per detik.

Namun, jumlah ancaman yang terdeteksi atau diblokir tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa rekening nasabah telah dibobol. Pratama meminta masyarakat membaca statistik dengan konteks dan tidak mengubahnya menjadi alasan untuk panik.

“Masyarakat tidak perlu melakukan penarikan dana secara massal atau rush money hanya berdasarkan angka pada threat map,” kata Pratama. Ia menyebut tidak ada dasar untuk menyimpulkan dana nasabah terancam hanya dari tingginya aktivitas deteksi serangan.

Dampaknya bagi nasabah lebih konkret pada keamanan akses sehari-hari: jangan membagikan PIN, kata sandi, atau kode OTP, dan segera hubungi kanal resmi bank jika menemukan transaksi mencurigakan. Pratama juga mengingatkan masyarakat agar mewaspadai phishing, pesan palsu yang mengatasnamakan bank, pencurian OTP, serta aplikasi berbahaya.

Selama layanan berjalan normal dan bank tidak mengumumkan gangguan atau ancaman terhadap dana nasabah, transaksi dapat dilakukan secara wajar. Angka pada peta ancaman perlu disikapi dengan kewaspadaan, bukan penarikan dana massal.

Kesiapan keamanan belum tentu merata

Pratama menilai sejumlah bank besar telah berinvestasi pada teknologi keamanan, pusat pemantauan, dan mekanisme penanganan insiden. Namun, tingkat kesiapan itu belum tentu sama di seluruh industri, terutama pada bank daerah dan penyedia layanan keuangan yang memiliki sumber daya terbatas.

Menurutnya, kepemilikan firewall atau perangkat keamanan saja tidak cukup untuk mengukur kesiapan. Bank perlu mampu mendeteksi kejanggalan secara langsung, membatasi pergerakan pelaku di dalam jaringan, menjaga kerahasiaan data, dan memulihkan layanan ketika terjadi gangguan.

Pratama mendorong bank memperkuat autentikasi multifaktor, segmentasi jaringan, pengujian kerentanan, enkripsi, serta pengawasan terhadap pihak ketiga. Ia juga menilai pertahanan sektor perbankan perlu ditopang deteksi dini, pertukaran informasi ancaman, peningkatan kemampuan tenaga kerja, dan pengujian sistem secara berkala.

“Yang dibutuhkan adalah kewaspadaan, kesiapan, dan ketenangan, bukan kepanikan,” ujar Pratama. Ia meminta bank menyampaikan statistik keamanan secara bertanggung jawab agar informasi ancaman tidak mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap layanan keuangan.