ANTALYA — Indonesia menyiapkan langkah mengurangi emisi metana dari sampah melalui pengurangan sampah organik dan pemanfaatan gas tempat pemrosesan akhir (TPA) menjadi energi. Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat memaparkan strategi itu dalam pertemuan dengan Climate and Clean Air Coalition (CCAC) di COP31, Antalya, Türkiye, Rabu (11 November).
Langkah tersebut menyasar persoalan sampah yang dibiarkan terbuka dan gas metana dari tempat pembuangan. Bagi warga, perbaikan pengelolaan sampah berpotensi menghadirkan layanan yang lebih tertata, sementara gas dari TPA dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
Strategi metana sampah bertumpu pada dua langkah
Dalam pertemuan bilateral itu, Jumhur berdiskusi dengan Kepala Sekretariat CCAC Martina Otto. Mereka membahas kebutuhan untuk menangani praktik pembuangan sampah terbuka serta mengembangkan teknologi penangkapan metana dan pengolahannya menjadi energi terbarukan.
Kementerian Lingkungan Hidup menyebut strategi Indonesia memiliki dua fokus. Pemerintah ingin mengurangi sampah organik lewat pencegahan dan pemilahan sejak dari sumbernya, lalu mengoptimalkan pemanfaatan gas dari tempat pembuangan.
Rencana tersebut mencakup pembangunan fasilitas pengomposan dan biodigester. Biodigester mengolah bahan organik untuk menghasilkan gas yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah juga menyiapkan sistem pemantauan, pelaporan, dan verifikasi atau MRV yang transparan untuk mencatat emisi serta hasil pengurangannya.
Data yang dapat dipercaya menjadi kunci untuk mengukur hasil program. Indonesia menargetkan penyusunan dasar penghitungan emisi yang andal agar capaian pengurangan metana bisa dilaporkan secara terbuka.
Investasi dan dukungan teknis untuk pengelolaan sampah
Jumhur mengatakan kerja sama lintas sektor dalam pengurangan metana dapat membuka jalan bagi investasi swasta dan pendanaan melalui pasar karbon global. Menurut dia, pengelolaan sampah juga memberi peluang nyata untuk menekan dampak iklim.
“Meningkatkan pengelolaan sampah bukan hanya persoalan layanan lingkungan; hal itu juga merupakan peluang mitigasi iklim yang signifikan dan membutuhkan percepatan aksi, investasi, serta dukungan teknis,” kata Jumhur.
Pernyataan itu menempatkan pengelolaan sampah sebagai kebutuhan layanan sekaligus agenda pengurangan emisi. Jika rencana berjalan, pemerintah daerah dan pengelola TPA akan membutuhkan fasilitas, teknologi, serta pendampingan untuk menangani sampah dan menangkap gas metana.
Indonesia termasuk tujuh negara pertama yang mendapat dukungan melalui inisiatif Super Pollutant Country Action Accelerator. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan kolaborasi dengan mitra global, termasuk CCAC, akan diperkuat untuk mendorong pelaksanaan program.
Fasilitas terpadu dan modernisasi TPA
Indonesia ingin menerjemahkan kerja sama itu menjadi fasilitas pengelolaan sampah terpadu di kota-kota terpilih. Rencana lainnya meliputi modernisasi TPA, bantuan teknis untuk pembenahan pengelolaan tempat pembuangan, serta pengubahan metana menjadi energi.
Dampaknya akan bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Pemilahan organik membutuhkan dukungan pengelolaan sejak sumber sampah, sementara pemanfaatan gas memerlukan fasilitas dan pendampingan teknis di TPA. Pengukuran emisi juga perlu berjalan seiring agar pemerintah dapat menunjukkan hasil yang dicapai.
Kementerian menyebut Indonesia menggunakan partisipasi di COP31 untuk menegaskan komitmen pada proyek hijau yang terukur dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah juga ingin berbagi praktik pengelolaan dan menjadi contoh bagi negara berkembang dalam menyeimbangkan keberlanjutan lingkungan dengan pertumbuhan ekonomi.
Rencana itu kini mencakup fasilitas terpadu di kota terpilih, modernisasi TPA, dan pengubahan metana menjadi energi terbarukan.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP