SEOUL — Tes bahasa Korea akan menjadi syarat izin kerja paruh waktu bagi mahasiswa asing di Korea Selatan mulai 2028. Pemerintah memberi masa persiapan agar mahasiswa dan kampus dapat menyesuaikan diri sebelum aturan baru berlaku.
Rencana itu diumumkan Kementerian Kehakiman Korea Selatan. Izin kerja akan mempertimbangkan kemampuan bahasa Korea dan nilai akademik, dengan persyaratan bahasa dinaikkan ke Level 3 Korea Immigration and Integration Program, menurut laporan The Korea Herald.
Perubahan ini menyentuh langsung mahasiswa yang mengandalkan kerja paruh waktu untuk membiayai hidup dan studi. Mahasiswa yang belum memenuhi syarat bahasa saat ini dapat bekerja sampai 10 jam per minggu; mereka yang memenuhi ketentuan dapat bekerja sampai 30 jam pada hari kerja, berdasarkan panduan mahasiswa internasional dari Seoul National University dan Korea University.
Tes bahasa Korea dan nilai jadi dasar izin kerja
Kementerian menyebut kemampuan bahasa sebagai salah satu cara menilai kesungguhan mahasiswa dalam belajar. Dalam tanya jawab yang dirilis bersama rencana tersebut pada 7 Oktober, pemerintah menjelaskan masa tenggang diperlukan agar mahasiswa dan universitas punya waktu untuk bersiap.
Skema baru itu mengaitkan izin kerja dengan dua aspek: kecakapan bahasa Korea dan nilai. Artinya, mahasiswa tidak cukup hanya mengantongi status mahasiswa asing jika ingin bekerja di luar kampus. Mereka juga perlu memenuhi ketentuan akademik dan bahasa yang ditetapkan.
Dampaknya terasa pada pengaturan waktu dan biaya. Mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan sekarang memiliki batas jam kerja lebih rendah daripada mereka yang lolos ketentuan. Jika aturan baru diterapkan, kemampuan berbahasa dan hasil studi akan ikut menentukan akses mereka terhadap pekerjaan paruh waktu.
Pemerintah juga menargetkan pola perkuliahan yang dinilai lebih mengutamakan kerja daripada studi. Departemen yang mengatur kelas akhir pekan, malam, atau daring dengan cara yang menguntungkan mahasiswa yang bekerja dapat kehilangan perlakuan visa istimewa, termasuk penyederhanaan dokumen. Sanksi itu dapat berlaku meski universitasnya memiliki sertifikasi pemerintah.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.