SEOUL — Tes bahasa Korea akan menjadi syarat izin kerja paruh waktu bagi mahasiswa asing di Korea Selatan mulai 2028. Pemerintah memberi masa persiapan agar mahasiswa dan kampus dapat menyesuaikan diri sebelum aturan baru berlaku.
Rencana itu diumumkan Kementerian Kehakiman Korea Selatan. Izin kerja akan mempertimbangkan kemampuan bahasa Korea dan nilai akademik, dengan persyaratan bahasa dinaikkan ke Level 3 Korea Immigration and Integration Program, menurut laporan The Korea Herald.
Perubahan ini menyentuh langsung mahasiswa yang mengandalkan kerja paruh waktu untuk membiayai hidup dan studi. Mahasiswa yang belum memenuhi syarat bahasa saat ini dapat bekerja sampai 10 jam per minggu; mereka yang memenuhi ketentuan dapat bekerja sampai 30 jam pada hari kerja, berdasarkan panduan mahasiswa internasional dari Seoul National University dan Korea University.
Tes bahasa Korea dan nilai jadi dasar izin kerja
Kementerian menyebut kemampuan bahasa sebagai salah satu cara menilai kesungguhan mahasiswa dalam belajar. Dalam tanya jawab yang dirilis bersama rencana tersebut pada 7 Oktober, pemerintah menjelaskan masa tenggang diperlukan agar mahasiswa dan universitas punya waktu untuk bersiap.
Skema baru itu mengaitkan izin kerja dengan dua aspek: kecakapan bahasa Korea dan nilai. Artinya, mahasiswa tidak cukup hanya mengantongi status mahasiswa asing jika ingin bekerja di luar kampus. Mereka juga perlu memenuhi ketentuan akademik dan bahasa yang ditetapkan.
Dampaknya terasa pada pengaturan waktu dan biaya. Mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan sekarang memiliki batas jam kerja lebih rendah daripada mereka yang lolos ketentuan. Jika aturan baru diterapkan, kemampuan berbahasa dan hasil studi akan ikut menentukan akses mereka terhadap pekerjaan paruh waktu.
Pemerintah juga menargetkan pola perkuliahan yang dinilai lebih mengutamakan kerja daripada studi. Departemen yang mengatur kelas akhir pekan, malam, atau daring dengan cara yang menguntungkan mahasiswa yang bekerja dapat kehilangan perlakuan visa istimewa, termasuk penyederhanaan dokumen. Sanksi itu dapat berlaku meski universitasnya memiliki sertifikasi pemerintah.
Mahasiswa asing Korea Selatan terus bertambah
Rencana ini muncul saat jumlah mahasiswa internasional di Korea Selatan meningkat tajam. Data kementerian yang dikutip dalam bahan kebijakan menunjukkan jumlahnya naik dari sekitar 17.000 pada 2004 menjadi sekitar 200.000 pada 2022, lalu melampaui 300.000 pada 2025. Pada Agustus tahun ini, jumlahnya mencapai sekitar 350.000.
Warga Vietnam menjadi kelompok terbesar dalam data pemegang visa belajar atau pelatihan bahasa. The Korea Times, mengutip data Kementerian Kehakiman pada Februari, melaporkan ada 115.939 warga Vietnam atau 37,9 persen dari total 305.807 pemegang visa tersebut per 31 Januari. Warga China berada di urutan berikutnya dengan 25,2 persen.
Besarnya jumlah mahasiswa membuat pengaturan visa dan kerja paruh waktu berdampak pada kehidupan kampus, bukan hanya urusan administrasi. Bagi mahasiswa, batas jam kerja dapat menentukan seberapa banyak waktu yang tersisa untuk kuliah dan kebutuhan hidup.
Bagi universitas, aturan baru menambah tanggung jawab untuk memastikan jadwal pembelajaran tidak mendorong mahasiswa menjadikan pekerjaan sebagai prioritas.
Paket kebijakan tersebut disusun selama sekitar lima bulan oleh dewan publik-swasta yang dibentuk pada 20 April. Rencana itu tidak hanya mengubah izin kerja. Pemerintah juga mengusulkan jalur visa jeda sebelum kuliah, skema baru dari studi menuju pekerjaan dan izin tinggal, serta visa masuk berkali-kali bagi lulusan yang telah pulang ke negara asal.
Keringanan biaya dan jalur kerja bagi lulusan
Mahasiswa dengan kemampuan bahasa Korea tingkat lanjut dapat memperoleh keringanan dalam pemeriksaan keuangan. Pemohon yang memiliki TOPIK Level 4 atau lebih tinggi, atau telah menyelesaikan Level 4 Korea Immigration and Integration Program, tidak perlu lagi membuktikan secara terpisah bahwa mereka mampu membayar biaya kuliah dan biaya hidup.
Menurut draf strategi kementerian, mahasiswa di universitas yang belum memiliki sertifikasi pemerintah saat ini harus menunjukkan dana 20 juta won atau 15.000 dollar AS. Untuk mereka yang belajar di luar wilayah metropolitan Seoul, persyaratannya 16 juta won atau 12.000 dollar AS.
Pemeriksaan lebih ketat akan berlaku bagi pemohon yang dianggap berisiko tinggi, misalnya berasal dari negara yang dinilai memiliki kemungkinan lebih besar mengalami pelanggaran izin tinggal atau kerja ilegal. Mereka dapat diminta menaruh dana studi dalam rekening selama periode tertentu. Kyunghyang Shinmun melaporkan kementerian menyebut model itu digunakan Jerman dan Kanada.
Kementerian juga akan bekerja sama dengan perwakilan diplomatik Korea Selatan di luar negeri untuk mendaftarkan agen perekrutan mahasiswa. Langkah ini merespons keluhan soal biaya berlebihan, informasi yang keliru, dan dokumen palsu.
Untuk lulusan, visa pencarian kerja D-10 saat ini memungkinkan masa tinggal sampai tiga tahun. Batas itu akan tetap berlaku bagi mereka yang memenuhi persyaratan bahasa Korea, sedangkan lulusan yang tidak memenuhi syarat akan dibatasi sampai dua tahun, menurut dokumen tanya jawab yang menyertai rencana.
Lulusan sains dan teknik yang memenuhi ketentuan bahasa serta syarat lain dapat beralih ke visa pekerja terampil E-7 untuk pekerjaan manufaktur dan sektor tertentu. Seoul Economic Daily juga melaporkan usulan “K-Tech Master Visa” yang akan membuka jalur bagi lulusan program magister teknik khusus dari visa studi D-2 menuju izin tinggal F-2.
Wakil Menteri Kehakiman Lee Jin-soo, yang menjabat pelaksana tugas menteri sekaligus memimpin dewan, mengatakan kebijakan itu hendak membedakan mahasiswa yang sungguh-sungguh belajar dari mereka yang menyalahgunakan visa.
“Kami akan memberikan kesempatan yang lebih besar untuk berkembang kepada mahasiswa yang memiliki tujuan studi yang nyata dan kemampuan yang diperlukan, sekaligus merespons dengan tegas kasus penyalahgunaan sistem visa pelajar,” kata Lee, sebagaimana dikutip The Korea Herald.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.