Program Bedah Rumah Siapkan Renovasi 400 Ribu Unit pada 2026

JAKARTA — Program bedah rumah pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah rakyat pada 2026, dengan anggaran hingga Rp8,9 triliun. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyampaikan target itu di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat (13/11/2026).

Target tersebut jauh di atas realisasi program serupa pada 2025, yang mencapai 45.000 rumah. Pemerintah berharap renovasi memperbaiki tempat tinggal warga sekaligus menggerakkan kegiatan ekonomi di daerah.

Program bedah rumah meluas

Maruarar mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp8,57 triliun hingga Rp8,9 triliun untuk menjalankan program pada 2026. Anggaran tahun lalu berada di kisaran Rp1,02 triliun hingga Rp1,1 triliun.

Besarnya target membuat pelaksanaan dan pembagian bantuan menjadi perhatian. Pemerintah berupaya agar program tidak hanya terkumpul di daerah tertentu.

Salah satu rencananya, setiap kabupaten dan kota memperoleh alokasi minimal 200 rumah untuk diperbaiki. Pemerintah juga menyiapkan peningkatan program di enam provinsi: Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Bengkulu.

Program yang dimaksud ialah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), bantuan untuk mendorong perbaikan rumah warga. Target 400.000 unit pada 2026 dibandingkan dengan 45.000 unit yang terealisasi pada 2025 menunjukkan skala pelaksanaan yang jauh lebih besar.

Renovasi menyerap pekerja dan bahan bangunan

Dampaknya tidak berhenti pada kondisi rumah. Pekerjaan renovasi membutuhkan tenaga konstruksi dan pasokan material, sehingga toko bangunan serta pelaku usaha lokal berpeluang menerima permintaan dari proyek-proyek di daerah.

Maruarar menilai kegiatan itu dapat menggerakkan ekonomi setempat melalui pembelian bahan bangunan dan pekerjaan bagi tukang. Ia mengatakan, “Ini sangat menggerakkan ekonomi karena ada tukang, ada bahan-bahan bangunan yang dibeli, toko-toko bangunan yang hidup,” kata Menteri PKP itu.

Bagi warga penerima bantuan, hasil paling langsung adalah rumah yang lebih layak. Bagi pekerja dan usaha bahan bangunan, pelaksanaan renovasi dapat menghadirkan kegiatan ekonomi yang terkait langsung dengan pembangunan rumah.

Namun, besarnya sasaran juga menuntut pemerataan yang sesuai rencana pemerintah. Alokasi minimal 200 rumah per kabupaten dan kota menjadi salah satu cara agar daerah di luar pusat kegiatan turut memperoleh bagian program.

Maruarar mengaitkan kebijakan perumahan dengan pertumbuhan ekonomi. “Bapak Presiden sangat meyakini sektor perumahan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi,” katanya.