PT ABM Benahi Tata Kelola Usai Tiga Orang Jadi Tersangka

SERANG — PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) akan membenahi tata kelola setelah Kejaksaan Tinggi Banten menetapkan tiga orang sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan perusahaan. Direksi menyatakan akan bekerja sama dengan kejaksaan untuk memperbaiki pengelolaan BUMD milik Provinsi Banten itu.

Kasus ini berkaitan dengan kerja sama perdagangan sembako pada 2021-2022. Kejaksaan menduga pengelolaan transaksi tersebut menyebabkan PT ABM rugi Rp 6.821.110.500, sementara perusahaan kini menata kembali bisnisnya agar dapat menyumbang pendapatan bagi daerah.

Direktur Keuangan PT ABM Roland Azerwin menyampaikan rencana pembenahan itu di Kantor Kejati Banten, Kota Serang, Jumat (13/11/2026). Ia mengatakan perusahaan akan berkonsultasi dengan kejaksaan mengenai tata kelola dan penegakan hukum.

PT ABM tata ulang pengelolaan

Roland menyebut kejaksaan memberi masukan agar perusahaan memperkuat edukasi mengenai pengelolaan yang bersih dan antikorupsi. Menurut dia, pembenahan akan mencakup berbagai aspek, termasuk konsultasi atas aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Kami sedang berkolaborasi dengan kejaksaan terkait dengan bagaimana kolaborasi ini bisa memperbaiki tata kelola PT ABM, dan juga kita akan dibantu oleh kejaksaan untuk penegakan hukum. Sehingga di sini konteksnya adalah kami sifatnya kolaborasi dan sinergi dengan kejaksaan,” kata Roland.

Perusahaan juga berencana menata bisnisnya. Langkah itu penting bagi BUMD karena kerugian yang diduga muncul dalam perkara ini menyangkut pengelolaan dana perusahaan daerah, sementara direksi menyatakan ingin menjadikan ABM penyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Banten.

“Jadi nanti mohon ditunggu, kami sedang menata semua ya. Tentunya nanti bisnis kami itu juga bisnis yang proper, ya, yang layak, yang bagus, sehingga menciptakan ABM yang kuat, yang bersih, dan juga menjadi penyumbang untuk PAD-nya Provinsi Banten,” ujar Roland.

Dugaan transaksi sembako berujung kerugian

Kejati Banten menetapkan mantan pejabat PT ABM berinisial TBM serta dua pihak swasta berinisial AS dan AN sebagai tersangka. Ketiganya diduga terkait pengelolaan keuangan PT ABM pada 2020-2024.

Dalam penyidikan, jaksa menelusuri kerja sama Divisi Sales and Marketing PT ABM dengan pihak swasta untuk pengadaan dan perdagangan sembako. Komoditas yang disebut meliputi minyak goreng, gula, tepung, dan barang lainnya pada periode 2021-2022.

Jaksa menduga para tersangka tidak menjalankan proses bisnis sebagaimana mestinya. Penyidik juga menemukan dugaan penggunaan nama pribadi dan perusahaan swasta sebagai mitra, dengan sejumlah perusahaan yang dicatut terindikasi fiktif.

“Kegiatannya itu ada, tetapi kegiatan itu ternyata dalam pengembaliannya, harusnya kan kerja sama harus ada hasil atau kickback yang menguntungkan bagi badan usaha milik daerah, realisasinya malah jadi rugi dan tidak dibayar,” ujar Kepala Seksi Penyidikan Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Banten, Devitra Romiza, Kamis (29/10).

Devitra mengatakan perusahaan yang dicatut dalam kerja sama itu terindikasi bukan milik pihak yang bersangkutan. “Berdasarkan temuan di lapangan, sejumlah perusahaan yang dicatut tersebut terindikasi merupakan perusahaan fiktif atau ‘bodong’ yang bukan milik yang bersangkutan,” ujarnya.

Nilai kerugian yang diduga dialami PT ABM mencapai Rp 6.821.110.500. Sementara itu, direksi menyatakan pembenahan tata kelola dan penataan bisnis akan dilakukan bersama kejaksaan.