Bapemperda Kotim Tahan Perda Pesantren, Tunggu Kepastian Pusat

SAMPIT — Bapemperda Kotim menahan pembahasan Perda Pondok Pesantren untuk memastikan pemerintah kabupaten memiliki kewenangan mengaturnya. Ketua Bapemperda DPRD Kotawaringin Timur, Marudin, menyampaikan hal itu di Sampit, Jumat.

Usulan dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sudah masuk Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2026. Namun, pembahasan belum dilanjutkan karena Bapemperda perlu memastikan dasar hukumnya, menyusul masukan bahwa urusan pondok pesantren dan keagamaan berada di pemerintah pusat.

Keputusan itu menentukan apakah dukungan untuk pesantren di Kotim dapat diatur melalui peraturan daerah atau harus diperjuangkan lewat program pemerintah pusat. Bapemperda akan meminta penjelasan langsung kepada direktorat jenderal terkait di Kementerian Agama sebelum menentukan langkah berikutnya.

Perda Pondok Pesantren menunggu kajian kewenangan

Marudin mengatakan Bapemperda telah berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Biro Hukum Provinsi Kalimantan Tengah. Masukan yang diterima menyebut kewenangan terkait pondok pesantren dan keagamaan berada pada pemerintah pusat.

Karena itu, DPRD ingin memastikan materi yang diusulkan Fraksi PKB tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Produk hukum daerah, kata Marudin, harus memiliki landasan kewenangan yang jelas agar tidak menimbulkan persoalan setelah ditetapkan.

Belum bisa dipaksakan.

Bapemperda berencana menanyakan ruang lingkup kewenangan pemerintah kabupaten kepada Kementerian Agama. Konsultasi itu juga akan membahas bentuk dukungan yang dapat diberikan pemerintah daerah kepada pondok pesantren.

Marudin menyatakan DPRD tetap membuka peluang memperjuangkan usulan tersebut jika secara hukum memungkinkan. Namun, apabila materi yang diatur menjadi kewenangan pemerintah pusat atau bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, perda tidak dapat disetujui maupun diterbitkan.

“Kalau hasil konsultasi menyatakan Perda Pondok Pesantren bisa dilanjutkan, tentu akan kami perjuangkan. Namun, apabila bertentangan dengan regulasi di atasnya, Perda tersebut tidak mungkin disetujui atau diterbitkan,” tegas Marudin.

Dukungan pesantren dan syarat jumlah santri

Dalam informasi awal yang diterima Marudin dari Direktorat Jenderal Kementerian Agama, terdapat program bantuan atau dukungan khusus bagi pondok pesantren dengan sejumlah persyaratan. Salah satu ketentuan yang diinformasikan ialah jumlah santri minimal 300 orang.

Ketentuan itu menjadi perhatian karena dapat memberi gambaran kepada pesantren di Kotim mengenai peluang mengakses dukungan pemerintah pusat. Bagi pengelola, informasi tentang syarat bantuan dapat membantu mereka menilai jalur dukungan yang tersedia, sementara DPRD masih menguji apakah perda bisa menjadi instrumennya.

Bapemperda juga berencana berkomunikasi dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan para pengelola pondok pesantren di Kotim. DPRD ingin mendengar langsung kebutuhan lembaga pendidikan keagamaan tersebut, termasuk persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pendidikan.

Masukan dari organisasi keagamaan dan pengelola pesantren akan dihimpun untuk merumuskan hal-hal yang perlu diperjuangkan. Bapemperda berharap aspirasi itu dapat disalurkan melalui mekanisme yang sesuai dengan pembagian kewenangan pemerintah.

Marudin mengatakan forum bersama PCNU dan pengelola pesantren dapat membantu menyusun kebutuhan berdasarkan masukan dari lapangan. “Melalui forum bersama PCNU dan pondok pesantren, kita bisa merumuskan poin-poin yang perlu diperkuat dan diperjuangkan. Dengan begitu, aspirasi dari bawah atau bottom-up dapat dihimpun dan diperjuangkan sesuai kebutuhan pondok pesantren,” kata Marudin.