Suroso juga menyampaikan bahwa sejak COP30, PLN telah mengamankan pembiayaan transisi energi sebesar US$ 2,94 miliar dari mitra pembangunan dan lembaga pembiayaan ekspor. Ia menyebut masih ada potensi tambahan US$300 juta dolar AS untuk proyek energi yang hampir memasuki tahap financial close, yakni tahap akhir sebelum pembiayaan proyek dinyatakan siap.
Tata kelola menentukan kredibilitas karbon
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan perjanjian itu menjadi langkah pelaksanaan kerja sama bilateral Indonesia-Norwegia berdasarkan Article 6.2 Paris Agreement. Mekanisme tersebut mengatur kerja sama antarnegara dalam upaya pengurangan emisi.
“Kami memastikan setiap hasil pengurangan emisi terukur, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Jumhur.
Pemerintah menyiapkan sistem registri, otorisasi, pelaporan, dan akuntansi untuk menjaga agar satu pengurangan emisi tidak dihitung lebih dari sekali. Pengawasan itu penting bagi proyek yang mengandalkan perdagangan karbon: klaim penurunan emisi perlu tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan sebelum menjadi dasar transaksi atau pendanaan.
Kerja sama ini juga memakai Generation-Based Incentive (GBI), yaitu insentif yang diberikan berdasarkan hasil pengurangan emisi. Skema tersebut ditujukan untuk mendukung proyek energi terbarukan yang terhubung ke jaringan listrik. Pada tahap awal, fokusnya adalah PLTS, termasuk yang dilengkapi BESS.
Jika proyek-proyek itu berjalan, manfaat yang dituju mencakup pasokan listrik lebih bersih dan ketahanan energi yang lebih kuat. Sigrun menyebut target pengurangan emisi program ini mencapai 12 juta ton CO₂.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP