PLTS 100 GW Buka Peluang 4 Juta Pekerjaan hingga 2030

ANTALYA — Program PLTS 100 GW berpotensi membuka sekitar 4 juta lapangan pekerjaan hingga 2030, menurut Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno. PLN mendorong kemitraan global untuk mempercepat proyek tenaga surya itu, yang dibahas dalam rangkaian COP31 di Antalya, Turki.

Taruhannya bukan hanya penambahan pembangkit listrik. Investasi, kesiapan jaringan, dan kepastian aturan akan menentukan apakah target tersebut berubah menjadi proyek dan pekerjaan nyata di Indonesia.

PLTS 100 GW dimulai dari tahap 35 GWp

Eddy mengatakan pelaksanaan program dilakukan bertahap. Tahap awalnya sebesar 35 gigawatt peak (GWp), dengan target rampung pada 2029.

Program tersebut sejalan dengan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik hingga 2034. Rencana itu menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW, termasuk 52,9 GW dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.

Di Paviliun Indonesia, pemerintah, lembaga keuangan internasional, dan mitra pembangunan membahas cara mempercepat pelaksanaan program. Mereka menyoroti kebutuhan memperkuat investasi, menggunakan teknologi, dan berbagi keahlian.

Bagi masyarakat, potensi pekerjaan menjadi salah satu dampak yang paling langsung. Namun, angka sekitar 4 juta pekerjaan hingga 2030 merupakan peluang yang disampaikan Eddy, sementara realisasinya bergantung pada pelaksanaan proyek dan kebutuhan industri.

Kemitraan global menopang proyek PLTS 100 GW

Direktur Teknologi, Engineering, dan Keberlanjutan PLN Edwin Nugraha Putra mengatakan perusahaan menerjemahkan agenda tersebut melalui pengembangan pembangkit energi baru terbarukan (EBT), jaringan transmisi, dan kemitraan internasional.

PLN menargetkan Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat. Dalam skenario Accelerated Renewable Energy Development, energi terbarukan ditargetkan mencakup 76 persen dari tambahan kapasitas pembangkit baru dalam RUPTL 2025-2034.

Edwin menyebut PLN telah menambahkan sekitar 2,1 GW kapasitas pembangkit EBT hingga 2025. Perusahaan juga menyiapkan kontrak pengembangan proyek EBT dengan kapasitas total 10,23 GW pada 2026.

Komitmen pendanaan sebesar US$2,94 miliar berasal dari enam mitra: World Bank, KfW, Asian Development Bank, Agence Française de Développement, Export Finance Australia, dan Japan International Cooperation Agency. Pendanaan itu diarahkan untuk mendukung pengembangan energi bersih dan kesiapan infrastruktur jaringan listrik.

Angka pendanaan tersebut menunjukkan dukungan mitra internasional, tetapi dana saja tidak otomatis membuat pembangkit dapat beroperasi. Proyek juga memerlukan jaringan transmisi yang siap dan proses yang memungkinkan listrik dari pembangkit terserap.

Kepastian aturan menentukan realisasi investasi

Regional Program Coordinator Southeast Asia Energy Transition Partnership, Fritzie Vergel, menilai target 100 GW memberi sinyal bagi investor. Ia menyebut proyek membutuhkan kepastian pembelian listrik, perizinan yang lebih sederhana, dan jaringan transmisi yang mengikuti pertumbuhan pembangkit EBT.

Ketiga kebutuhan itu berpengaruh langsung pada kelancaran proyek. Tanpa kepastian pembelian listrik, pengembang sulit memastikan hasil produksi pembangkit akan terserap. Perizinan yang lebih efisien dan transmisi yang siap juga dibutuhkan agar investasi dapat berlanjut menjadi pasokan listrik.

Eddy menekankan perlunya kepastian kebijakan, regulasi yang konsisten, serta koordinasi antarlembaga agar minat investor tidak berhenti pada komitmen. Ia mengatakan, “Kebutuhan investasinya bukan kesenjangan pendanaan, melainkan undangan terbuka bagi para investor.”