Maruli Cek Pulau Terluar Natuna, Sampah Jadi Sorotan

PULAU LAUT — Pulau terluar Natuna membutuhkan penanganan sampah dan fasilitas ekonomi yang sesuai dengan kondisi warga, kata Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak saat meninjau Pulau Sekatung dan Pulau Laut, Kamis (12/11/2026).

Temuan itu menjadi perhatian dalam evaluasi pembangunan, pertahanan, keamanan, dan pelayanan dasar di kawasan perbatasan.

Bagi warga, kebutuhan tersebut berkaitan langsung dengan kebersihan lingkungan dan kesempatan menggerakkan perekonomian setempat. Pemerintah menggunakan kunjungan itu untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan sebelum pelaksanaan Program Bangun Beranda Negeri.

Maruli mengatakan karakteristik setiap pulau berbeda, sehingga fasilitas dan program pembangunan perlu disesuaikan dengan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menekankan perlunya memikirkan pengelolaan sampah sekaligus sarana yang dapat mendukung ekonomi warga.

“Ya, supaya di pulau-pulau ini kita juga harus memikirkan bagaimana permasalahan sampah, bagaimana mengadakan fasilitas supaya perekonomian mereka meningkat,” kata Maruli, sebagaimana dikutip pada Sabtu (14/11/2026).

Pulau terluar Natuna dan kebutuhan warga

Peninjauan itu merupakan bagian dari kegiatan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan. Pemerintah menjalankan evaluasi tersebut untuk memetakan kebutuhan kawasan perbatasan dan daerah terpencil berdasarkan keadaan masing-masing wilayah.

Maruli menilai kebutuhan antarpulau tidak selalu sama. Karena itu, identifikasi kondisi setempat menjadi dasar agar pembangunan yang direncanakan bisa menjawab persoalan warga, bukan sekadar menyediakan fasilitas dengan pendekatan seragam.

Dampaknya terasa pada kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pengelolaan sampah menyangkut kebersihan lingkungan pulau, sementara fasilitas pendukung ekonomi dapat membantu warga menjalankan kegiatan ekonomi. Kunjungan lapangan juga memberi pemerintah kesempatan melihat kebutuhan pelayanan dasar dan keamanan secara langsung.

Rangkaian Wasev dimulai di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur, dengan meninjau pembangunan Jembatan Garuda. Jembatan sepanjang 18 meter itu menghubungkan antardesa untuk memperlancar akses dan mobilitas masyarakat.

Evaluasi fasilitas Pulau Sekatung dan Pulau Laut

Di Pulau Sekatung, Maruli mendatangi Pos Pengamanan Pulau Terluar (Pamputer). Ia meninjau fasilitas pengamanan dan sarana yang mendukung tugas personel dalam menjaga wilayah terluar Indonesia.

Perjalanan kemudian berlanjut ke Pulau Laut. Maruli mengunjungi Pos TNI Angkatan Laut, Kantor Koramil, Kantor Kecamatan, dan Puskesmas untuk mengevaluasi kondisi sarana dan prasarana. Penilaian itu mencakup kebutuhan pertahanan serta layanan dasar bagi masyarakat.

Maruli juga berdialog dengan warga Pulau Laut untuk mendengar aspirasi dan persoalan yang mereka hadapi. Masukan masyarakat menjadi bagian dari identifikasi kebutuhan pembangunan di pulau tersebut.

Hasil evaluasi lapangan itu terkait dengan persiapan Program Bangun Beranda Negeri, yang diarahkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Tahap berikutnya adalah memastikan rencana fasilitas menjawab persoalan setempat, termasuk pengelolaan sampah dan dukungan bagi kegiatan ekonomi warga.