Karol Nawrocki Kembali Veto UU Layanan Digital Uni Eropa

WARSAWA — Karol Nawrocki kembali memveto rancangan UU Layanan Digital Uni Eropa di Polandia pada Jumat (13/11), menahan aturan yang memberi regulator kewenangan memblokir konten ilegal di internet. Veto kedua ini memperpanjang kebuntuan antara presiden dan pemerintahan Perdana Menteri Donald Tusk.

Rancangan undang-undang itu mengatur penerapan ketentuan utama Undang-Undang Layanan Digital Uni Eropa. Aturan tersebut memungkinkan regulator memerintahkan penghapusan atau pemblokiran konten ilegal, termasuk ancaman kriminal dan hasutan kekerasan.

UU Layanan Digital Uni Eropa dan batas kewenangan regulator

Nawrocki menilai kewenangan yang diusulkan pemerintah berisiko memberi pejabat kendali berlebihan atas kebebasan berekspresi. Presiden Polandia itu merupakan sekutu partai oposisi nasionalis Law and Justice.

Dalam pernyataan video pada Jumat, Nawrocki mengatakan penentuan apakah sebuah konten termasuk tindak pidana seharusnya berada di tangan pengadilan, bukan pejabat pemerintah. Ia juga menuduh pemerintah memakai insiden penikaman baru-baru ini di sejumlah sekolah untuk membenarkan pembatasan baru terhadap kebebasan berekspresi di internet.

Perdebatan itu menyentuh dua persoalan yang langsung berhadapan: perlindungan dari ancaman dan hasutan daring, serta siapa yang berhak menilai konten sebagai tindak pidana. Jika rancangan itu berlaku, regulator dapat meminta konten tertentu dihapus atau diblokir. Nawrocki memperingatkan kewenangan tersebut dapat melampaui batas yang ia anggap tepat bagi pejabat pemerintah.

Perlindungan anak jadi alasan pemerintah

Tusk membantah kritik Nawrocki. Perdana menteri itu menyatakan perlindungan anak dari pelaku kejahatan di dunia maya harus didahulukan daripada perbedaan politik.

“Melindungi anak-anak dari pelaku kejahatan di dunia maya. Sulit membayangkan persoalan yang lebih penting dan seharusnya menyatukan masyarakat lintas perbedaan politik. Namun, dia (Nawrocki) justru memvetonya,” kata Tusk di platform X.

Bagi masyarakat, perselisihan ini menentukan bagaimana pemerintah dapat merespons konten yang dinilai berbahaya di internet. Pemerintah mengaitkan rancangan itu dengan perlindungan anak, sedangkan presiden mengkhawatirkan kewenangan pemblokiran dapat membatasi kebebasan berekspresi.

Sampai kebuntuan politik selesai, rancangan yang memuat kewenangan tersebut belum dapat diterapkan melalui aturan ini.

Parlemen belum punya suara untuk membatalkan veto

Konstitusi Polandia mengatur bahwa Sejm, majelis rendah parlemen, dapat membatalkan veto presiden dengan dukungan tiga perlima suara dari total 460 anggota. Sedikitnya setengah anggota parlemen juga harus hadir. Jika seluruh anggota berpartisipasi, sedikitnya 276 suara diperlukan untuk mengesampingkan keputusan presiden.

Koalisi pemerintahan Tusk tidak menguasai jumlah suara yang cukup untuk memenuhi ambang itu. Pemerintah perlu memperoleh dukungan anggota parlemen oposisi jika ingin membatalkan veto lewat pemungutan suara.

Pilihan lainnya adalah menyusun ulang rancangan undang-undang dengan memperhitungkan keberatan Nawrocki, lalu mengajukannya lagi ke parlemen. Presiden sebelumnya telah memveto rancangan yang sama pada Januari. Kini, pemerintah harus memilih antara mencari dukungan lintas partai atau mengubah usulan yang menjadi dasar kewenangan regulator tersebut.

Nawrocki menegaskan, “Bukan tugas seorang pejabat untuk memutuskan apakah suatu konten tertentu merupakan tindak pidana atau bukan. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pengadilan independen.”