Aksi Rakyat Bela Indonesia Desak Usut Penyadapan Presiden

JAKARTA — Aksi Rakyat Bela Indonesia mendesak pengusutan kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto saat menggelar aksi di Taman Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/11/2026). Massa yang terdiri atas sejumlah organisasi masyarakat Islam dan serikat buruh juga membawa lima tuntutan terkait kondisi bangsa.

Ketua pelaksana aksi, Bachtiar Nasir, mengajak masyarakat bersatu dan menyerukan perlawanan terhadap pihak yang ia sebut sebagai pengkhianat bangsa. Seruan itu disampaikan ketika dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden menjadi perhatian publik.

Tuntutan di tengah kasus penyadapan

Kasus tersebut menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri lainnya. Dalam orasinya, Bachtiar meminta agar pihak yang dianggap membahayakan negara diproses dengan mengedepankan hukum.

“Rakyat bersatu melawan pengkhianat bangsa yang belakangan ini kita lihat telah melakukan tindakan yang membahayakan negara. Dan orang seperti ini harus dihukum dan hukum harus dikedepankan,” kata Bachtiar.

Aksi ini menghubungkan tuntutan politik yang lebih luas dengan dorongan agar dugaan penyadapan terhadap kepala negara diusut. Bagi masyarakat, penanganan perkara itu berkaitan langsung dengan kepercayaan terhadap proses hukum dan perlindungan komunikasi pejabat negara.

Lima tuntutan dan seruan persatuan

Peserta aksi membawa lima tuntutan, termasuk seruan melawan oligarki dan pengusutan kasus penyadapan. Mereka menyampaikan aspirasi di Taman Proklamasi, lokasi aksi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Bachtiar menempatkan persatuan masyarakat sebagai pesan utama orasinya. Ia juga menyatakan bahwa hukum harus menjadi jalan untuk menangani pihak yang dinilai melakukan tindakan berbahaya bagi negara.

Perkara dugaan penyadapan itu menjadi latar penting aksi, tetapi seruan di lapangan juga menyasar kondisi bangsa secara lebih luas. Tuntutan terhadap oligarki dan proses hukum menunjukkan bahwa peserta ingin isu tersebut dibahas sebagai persoalan publik, bukan hanya perkara yang melibatkan sejumlah pejabat.

Aksi digelar pada Minggu, 15 November 2026. Di hadapan peserta, Bachtiar kembali menegaskan, “Dan orang seperti ini harus dihukum dan hukum harus dikedepankan.”