BANGKOK — Aktivis Thailand Arnon Nampa mendapat tambahan hukuman 2 tahun 8 bulan penjara dalam kasus penghinaan terhadap kerajaan pada akhir Oktober 2026. Vonis itu membuat total masa hukumannya menembus 34 tahun.
Arnon, pengacara hak asasi manusia berusia 42 tahun, dijerat setelah dinyatakan bersalah atas unjuk rasa di Bangkok pada 25 November 2020. Ia dikenal luas karena pernah berpidato mengenakan kostum Harry Potter saat aksi protes yang menuntut reformasi monarki.
Tambahan hukuman ini memperpanjang masa penahanan aktivis prodemokrasi tersebut. Perkara yang menjeratnya berkaitan dengan Pasal 112, aturan pidana Thailand tentang penghinaan, pencemaran nama baik, atau ancaman terhadap anggota kerajaan.
Arnon Nampa dan hukuman 34 tahun
Dalam sidang terbaru, Arnon bersama empat terdakwa lain dinyatakan bersalah atas aksi demonstrasi di Bangkok. Majelis hakim semula menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara kepada masing-masing terdakwa.
Hukuman itu kemudian dipangkas menjadi 2 tahun 8 bulan karena para terdakwa dinilai kooperatif selama persidangan. Informasi mengenai putusan tersebut disampaikan organisasi Thai Lawyers for Human Rights.
Putusan terbaru menjadi bagian dari 14 perkara lese majeste yang dihadapi Arnon. Dua perkara lain masih menunggu putusan hakim. Sebelum vonis tambahan dijatuhkan, ia telah menerima hukuman total 31 tahun 9 bulan penjara.
Kuasa hukum Arnon, Krisadang Nutcharut, mengecam penggunaan undang-undang penghinaan kerajaan. Ia menilai aturan itu telah dipakai untuk menekan pihak yang berseberangan dengan penguasa.
“Kini jelas bahwa undang-undang tersebut telah menjadi alat politik yang digunakan untuk melawan pihak-pihak oposisi,” kata Krisadang kepada AFP.
Kostum Harry Potter di aksi protes
Nama Arnon mendapat perhatian luas saat demonstrasi yang dipimpin anak muda Thailand berlangsung pada 2020. Dalam aksi di Bangkok pada Agustus tahun itu, ia memakai kostum penyihir Harry Potter untuk menyampaikan tuntutan agar monarki dapat diawasi dan dimintai pertanggungjawaban secara terbuka.
Penampilan tersebut menjadi simbol protes terhadap institusi yang lama dianggap tabu untuk dikritik. Sejumlah demonstran juga memakai istilah dari cerita Harry Potter, termasuk Lord Voldemort, sebagai sindiran terhadap kekuasaan monarki.
Dalam demonstrasi November 2020, Arnon turut mengangkat isu ekonomi. Ia menuntut transparansi terkait pengalihan saham Siam Commercial Bank dari Crown Property Bureau, lembaga yang mengelola aset kerajaan.
Raja Thailand Maha Vajiralongkorn tercatat memiliki 23,6% saham pengendali pada perusahaan induk bank itu, SCBx. Angka tersebut menjadi bagian dari tuntutan transparansi yang disampaikan dalam aksi tersebut.
Pasal 112 dan dampaknya pada kebebasan berpendapat
Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Thailand mengatur hukuman penjara 3 hingga 15 tahun bagi orang yang terbukti mencemarkan nama baik, menghina, atau mengancam raja, ratu, pewaris takhta, maupun wali raja.
Sejak demonstrasi besar pada 2020, ratusan warga Thailand, termasuk kelompok di bawah umur, telah dijerat dengan aturan itu. Penerapannya memicu kritik internasional karena dinilai membatasi kebebasan berpendapat.
Dampaknya terasa pada ruang publik Thailand: kritik terhadap monarki dapat berujung pada proses pidana dan hukuman penjara panjang. Perkara Arnon juga memperlihatkan bagaimana tuntutan reformasi politik, termasuk transparansi aset kerajaan, berhadapan dengan risiko hukum.
Setelah mendengar putusan terbaru, Arnon mengatakan dirinya tidak terkejut. Ia berharap Thailand berubah menjadi negara yang lebih demokratis dan terbuka, sehingga persoalan sensitif dapat dibicarakan tanpa ancaman kriminalisasi.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP