Singapura Minta Kontrak Gas Dipenuhi Setelah RI Pangkas Ekspor

SINGAPURA — Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong meminta semua pihak memenuhi komitmen kontrak setelah Indonesia memangkas ekspor gas pipa ke Singapura mulai 24 Oktober 2026. Pernyataan itu disampaikan Wong pada Minggu, 25 Oktober 2026, dalam konferensi Partai Aksi Rakyat (PAP).

Pemangkasan diumumkan Kepala SKK Migas Djoko Siswanto di Jakarta pada 23 Oktober. Volumenya 31 miliar british thermal unit per hari (BBTUD): 15 BBTUD dari pasokan Natuna dan 16 BBTUD dari Sumatra. Hanya Singapura yang terdampak karena jaringan pipa ekspor terhubung langsung ke negara itu.

Langkah tersebut menyusul pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia pada 22 Oktober bahwa pemerintah akan meninjau perjanjian ekspor energi. “Saya tidak akan ragu mempertimbangkan penghentian ekspor ke negara yang tidak menghargai Indonesia,” katanya.

Respons Singapura: kontrak dan dampak terbatas

Wong mengatakan sebagian besar listrik Singapura dibangkitkan dari gas alam, dan sebagian besar gas itu mengalir lewat pipa dari Indonesia. “Kami berharap semua pihak memenuhi komitmen mereka,” ujarnya. Ia menambahkan, importir gas Singapura akan melindungi hak-haknya berdasarkan kontrak.

Menteri Energi, Perdagangan dan Industri Singapura Tan See Leng menyebut Gas Supply, anak usaha Temasek yang menjadi importir, akan berkomunikasi dengan pemasoknya untuk mengetahui apakah terjadi pelanggaran kontrak. Waktu dan langkah lanjutan diserahkan kepada Gas Supply, yang akan mengkaji upaya pemulihan apa saja yang tersedia dalam kontrak komersial.

Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menilai pengurangan itu kurang dari 2% kebutuhan gas harian negara tersebut. EMA menyebut total pengurangan 17 BBTUD selama 18 hari, dibandingkan kebutuhan harian yang melampaui 1.000 BBTUD. Angka 31 BBTUD per hari dari pihak Indonesia dan angka 17 BBTUD dari EMA disampaikan terpisah oleh masing-masing pihak dan belum dijelaskan hubungannya.

Pasokan alternatif dan opsi nuklir

Wong mengatakan Singapura telah berinvestasi pada terminal gas alam cair (LNG) agar dapat membeli gas dari berbagai negara. “Ini memberi kita lebih banyak pilihan untuk mengelola gangguan pasokan gas,” katanya.

Ia juga menyinggung opsi energi nuklir. Pada 2027, Singapura akan menjalani penilaian Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk menilai kesiapan negara itu mengambil keputusan nuklir secara terinformasi, mencakup 19 bidang penting. Penilaian ini belum berarti keputusan membangun pembangkit nuklir. “Kami menanggapi kekhawatiran itu dengan sangat serius. Keselamatan harus yang utama,” kata Wong.

Latar kontrak

Pada 2022, Jakarta menyepakati perpanjangan pasokan ke Singapura hingga 2028 dengan volume lebih rendah. Pada April 2025, Djoko sudah menyatakan ekspor dari Sumatra akan dikurangi dan pasokan Natuna mengisi kekosongan itu. Durasi pemangkasan terbaru belum dinyatakan pihak Indonesia dalam keterangan yang tersedia.