DJP Soroti 475.698 Wajib Pajak, Potensi PPh Rp 2,01 Triliun

JAKARTA — DJP menemukan 475.698 wajib pajak orang pribadi terindikasi menghapus bukti potong PPh dalam SPT Tahunan 2025, dengan potensi pajak Rp 2,01 triliun. Temuan ini membuat sebagian pelaporan yang semestinya berstatus Kurang Bayar berpotensi tercatat Nihil.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto menyebut sekitar 3,72 juta bukti pemotongan pajak terindikasi tidak dicantumkan. DJP menindaklanjuti temuan itu dengan mengirimkan pengingat lewat email agar wajib pajak memeriksa kembali laporan dan membetulkan SPT bila diperlukan.

475.698 wajib pajak masuk sasaran DJP

Angka 475.698 merujuk pada wajib pajak orang pribadi yang menjadi sasaran tindak lanjut DJP. Sementara itu, jumlah bukti potong yang terindikasi dihapus mencapai sekitar 3,72 juta, menurut keterangan Bimo pada Minggu, 15 November 2026.

Dalam pernyataan yang disampaikan melalui akun resmi DJP, Bimo mengatakan nilai PPh pada bukti pemotongan yang tidak tercantum itu berpotensi mencapai Rp 2,01 triliun. Nilai tersebut menggambarkan potensi pajak terkait bukti potong yang terindikasi dihapus, bukan angka penerimaan yang sudah dipastikan hilang.

Temuan itu berkaitan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan. Bukti potong mencatat PPh yang telah dipotong dari penghasilan wajib pajak. Jika bukti tersebut tidak masuk dalam laporan, perhitungan pajak terutang dalam SPT dapat berubah.

Dampaknya nyata pada status pelaporan. Menurut Bimo, SPT yang semestinya menunjukkan Kurang Bayar dapat berubah menjadi Nihil, atau nilai yang harus dibayar tampak lebih kecil daripada kewajiban sebenarnya.

DJP kirim pengingat untuk pembetulan SPT

DJP menurunkan data hasil penelitiannya dan mengirim pesan pengingat melalui email kepada wajib pajak yang masuk sasaran. Pesan itu meminta mereka meneliti kembali bukti potong dan isi SPT Tahunan 2025.

Wajib pajak diminta membetulkan laporan secara mandiri jika menemukan bukti pemotongan yang belum dicantumkan atau data yang tidak sesuai. Pembetulan itu memungkinkan isi SPT kembali mencerminkan penghasilan dan pajak yang telah dipotong.

Untuk pelapor pajak, langkah yang perlu dilakukan adalah mencocokkan bukti potong dengan data yang dimasukkan ke SPT. Perbedaan antara keduanya dapat memengaruhi status kurang bayar dan besarnya pajak yang masih perlu dibayar.