CIBINONG — Karang Taruna Kabupaten Bogor membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) untuk membantu warga menghadapi persoalan hukum dan sosial. Lembaga ini menjadi tindak lanjut Sekolah Advokasi yang telah melatih hampir 2.000 kader di 40 kecamatan.
Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Heri Gunawan menyampaikan pembentukan LKBH di Cibinong, Sabtu. Para kader yang telah mengikuti pelatihan diharapkan dapat mendampingi warga di wilayah masing-masing, termasuk ketika mereka kesulitan memahami prosedur pelayanan publik.
LKBH Karang Taruna Bogor dan jangkauan kader
Heri mengatakan LKBH memberi wadah resmi bagi kader untuk menggunakan keterampilan advokasi bagi kepentingan masyarakat. Ia menilai keberadaan lembaga itu memperjelas bahwa Sekolah Advokasi diarahkan untuk membantu warga, bukan sekadar memberikan pelatihan.
“Ini sebagai wadah atau legitimasi bahwa sekolah advokasi berjalan memang untuk kepentingan masyarakat. Para kader yang sudah dilatih memiliki lembaga resmi untuk menolong dan mengadvokasi warga,” kata Heri.
Sekolah Advokasi membekali peserta dengan pemahaman tentang persoalan hukum, pendidikan, kesehatan, serta perlindungan perempuan dan anak. Karang Taruna juga menghadirkan praktisi untuk membantu peserta mengembangkan keterampilan pendampingan.
Bekal itu nantinya dipakai untuk membantu warga menyelesaikan masalah awal di lingkungan mereka. Untuk perkara yang membutuhkan kewenangan khusus, kader diharapkan mengarahkan warga ke lembaga atau instansi yang berwenang.
Pendampingan untuk akses layanan kesehatan
Salah satu contoh yang disoroti Heri adalah kebingungan warga mengenai cara mengakses layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC), program jaminan pelayanan kesehatan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemerintah daerah mengupayakan akses layanan bagi masyarakat melalui program itu. Dalam ketentuan yang berlaku, warga dapat memperoleh kemudahan layanan dengan menggunakan kartu tanda penduduk atau KTP.
Kader yang memahami prosedur diharapkan bisa membantu warga mengetahui langkah yang perlu ditempuh ketika mengakses layanan kesehatan. Pendampingan juga dapat mengurangi hambatan administratif yang muncul karena warga tidak mendapat informasi yang cukup.
Dampaknya terasa pada urusan sehari-hari: warga yang kesulitan memahami mekanisme pelayanan dapat memperoleh penjelasan dan bantuan awal di wilayahnya. Pendampingan kader tidak menggantikan tugas instansi, tetapi dapat membantu warga memahami prosedur sebelum persoalan diteruskan kepada pihak yang berwenang.
“Banyak permasalahan masyarakat yang sebetulnya tidak terlalu rumit, namun kekurangan pemahaman masyarakat sering kali menjadi kendala. Jadi sekolah advokasi ini diharapkan mampu menjadi solusi untuk masyarakat,” ujar Heri.
Pendampingan awal untuk masalah sosial
Peran kader juga mencakup persoalan pendidikan, hukum, serta perlindungan perempuan dan anak. Mereka diharapkan dapat memberi pendampingan awal, mengenali kebutuhan warga, lalu meneruskan perkara yang memerlukan penanganan lebih lanjut.
Dengan jangkauan kader di 40 kecamatan, Karang Taruna menempatkan pendampingan lebih dekat dengan lingkungan tempat persoalan muncul. Heri berharap pelatihan yang telah diikuti para kader membuat keberadaan mereka benar-benar dirasakan masyarakat.
Heri menyebut pembentukan LKBH sebagai upaya memperluas kontribusi Karang Taruna, dari kegiatan kepemudaan ke penanganan persoalan sosial yang dihadapi warga. Ia berharap kader yang sudah dilatih dapat menjalankan peran itu secara nyata.
“Kami berharap seluruh kader yang sudah dilatih di sekolah advokasi bisa menjadi kader yang benar-benar dirasakan keberadaannya bagi masyarakat,” kata Heri.
Sekolah Advokasi Karang Taruna Kabupaten Bogor telah melatih hampir 2.000 kader di 40 kecamatan.
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP