JAKARTA — Laporan keuangan Danantara untuk tahun buku 2025 dijadwalkan terbit pada 23 November 2026, setelah pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai. Publik akan mendapat laporan keuangan pertama badan investasi itu sejak diluncurkan pada Februari 2025.
Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, menyampaikan jadwal tersebut pada Minggu, 15 November 2026. Laporan itu menyajikan hasil keuangan tahun buku 2025.
“Laporan keuangannya 23 November kalau enggak salah. November ini,” kata Dony.
Laporan keuangan Danantara segera dibuka ke publik
Dony mengatakan pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK telah rampung. Ia menyebut publikasi akan dilakukan pada akhir November, beberapa hari setelah pernyataannya.
Selama ini, Danantara belum merilis laporan keuangan kepada publik sejak badan tersebut diluncurkan pada Februari 2025. Karena itu, laporan yang dijadwalkan terbit menjadi kesempatan pertama bagi masyarakat untuk melihat informasi keuangannya.
Bagi publik, keterbukaan laporan memberi akses untuk menilai informasi keuangan lembaga yang mengelola investasi dan mengonsolidasikan perusahaan-perusahaan BUMN. Publikasi itu juga menjadi titik penting bagi akuntabilitas Danantara, sebagaimana komitmen yang disampaikan pengelolanya.
Jadwal rilis tersebut mengikuti proses konsolidasi yang melibatkan banyak perusahaan. CEO Danantara, Rosan Roeslani, sebelumnya menjelaskan bahwa penyusunan laporan memerlukan waktu karena badan itu menggabungkan laporan lebih dari seribu perusahaan.
Konsolidasi lebih dari seribu perusahaan
Rosan juga menyebut tenggat pelaporan laporan keuangan jatuh pada akhir Juni. Namun, penggabungan laporan dari banyak entitas membuat penyusunan laporan Danantara memerlukan proses tersendiri.
“Jadi kita ini konsolidasi seribu perusahaan loh. Gitu seribu perusahaan dan secara peraturan memang akhir Juni kan harus baru menerbitkan laporan Keuangan,” kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan pada Juni lalu.
Konsolidasi berarti laporan dari banyak perusahaan disatukan menjadi laporan bersama. Proses ini perlu mencatat transaksi antarperusahaan dengan benar agar informasi keuangan yang disajikan mencerminkan keseluruhan entitas.
Managing Director Global Relations and Communications BPI Danantara, Pahala N Mansury, menyatakan pelaporan kepada publik merupakan kewajiban. Ia mengatakan Danantara akan menyampaikannya setelah seluruh proses selesai dan menekankan pentingnya akuntabilitas.
Pahala menyebut jumlah perusahaan BUMN lebih dari 1.070, dengan kondisi dan pelaporan yang berbeda-beda. Perbedaan itu membuat penyatuan laporan serta pencatatan transaksi antarperusahaan menjadi bagian penting dari proses konsolidasi.
“BUMN saja ada lebih dari 1.070, dengan kondisi dan pelaporan yang berbeda-beda, sehingga konsolidasi keseluruhan perusahaan tersebut menjadi satu, memastikan intercompany transaksi bisa dicatatkan sebaik-baiknya,” ujar Pahala.
Danantara menargetkan pelaporan akuntabel
Pahala mengatakan penyusunan laporan keuangan masing-masing perusahaan BUMN telah selesai. Namun, Danantara masih perlu memastikan informasi gabungan yang akan disampaikan memadai.
Ia berharap penyusunan laporan dapat menerapkan standar Santiago Principles, yakni prinsip yang disebut Pahala sebagai acuan untuk memastikan kecukupan informasi. Pernyataan itu menempatkan mutu pengungkapan sebagai bagian dari komitmen pelaporan, bukan sekadar penerbitan dokumen.
Rilis pada 23 November 2026 akan menjadi langkah berikutnya setelah pemeriksaan BPK selesai. Pahala menegaskan, “penyampaian kepada publik adalah kewajiban dan akan lakukan setelah seluruh proses selesai.”
📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau dengan No. HP