Maruli Soroti Sampah dan Ekonomi Warga Pulau Natuna

NATUNA — Maruli Simanjuntak menyoroti persoalan sampah dan minimnya fasilitas ekonomi saat meninjau Pulau Sekatung dan Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Dua masalah itu ikut menentukan kebutuhan warga pulau terluar, bukan hanya kondisi pengamanan wilayah.

Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) tersebut melakukan Pengawasan dan Evaluasi (Wasev) Pulau Terluar dan Perbatasan di Natuna. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan Program Bangun Beranda Negeri, yang ditujukan untuk memetakan kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil.

Maruli soroti sampah di Pulau Natuna

Maruli mengatakan pembangunan di pulau terluar perlu memperhatikan persoalan sehari-hari yang dihadapi penduduk. Pengamanan wilayah tetap penting, tetapi pemerintah juga perlu menilai cara menangani sampah dan menyediakan fasilitas yang dapat mendukung kegiatan ekonomi.

“Ya, supaya di pulau-pulau ini kita juga harus memikirkan bagaimana permasalahan sampah, bagaimana mengadakan fasilitas supaya perekonomian mereka meningkat,” ujar Maruli.

Menurut Maruli, kebutuhan tiap pulau tidak selalu sama. Pemerintah perlu mengenali kondisi warga dan persoalan setempat sebelum menentukan program, agar pembangunan yang direncanakan menjawab kebutuhan di lapangan.

Pendekatan itu berpengaruh langsung bagi masyarakat. Fasilitas ekonomi yang sesuai kebutuhan dapat membantu kegiatan warga, sementara pengelolaan sampah menyentuh kondisi lingkungan tempat mereka tinggal. Peninjauan lapangan memberi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat persoalan tersebut bersama kebutuhan pertahanan dan layanan dasar.

Infrastruktur dan layanan dasar ikut diperiksa

Dalam rangkaian kunjungan, Maruli meninjau pembangunan Jembatan Garuda di Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur. Jembatan sepanjang 18 meter itu menghubungkan antardesa dan diharapkan memperlancar akses serta mobilitas warga.

Maruli juga mengecek Pos Pengamanan Pulau Terluar di Pulau Sekatung. Peninjauan itu mencakup kondisi fasilitas pengamanan dan sarana pendukung untuk personel yang bertugas menjaga wilayah terluar Indonesia.

Di Pulau Laut, evaluasi mencakup Pos TNI Angkatan Laut, Kantor Koramil, kantor kecamatan, dan puskesmas. Pemeriksaan tersebut membantu melihat kebutuhan sarana untuk pertahanan sekaligus pelayanan dasar bagi penduduk.

Maruli turut berdialog dengan warga Pulau Laut untuk mendengar aspirasi dan mengetahui persoalan yang mereka hadapi. Masukan warga menjadi bagian dari upaya mengenali kebutuhan setiap pulau, sejalan dengan penekanan bahwa pembangunan tidak bisa memakai pola seragam.

Program pembangunan menyesuaikan kebutuhan pulau

Kunjungan di Natuna berlangsung setelah Maruli meninjau Pulau Rondo dan Kota Sabang dalam kegiatan Wasev pada 13 November 2026. Di wilayah itu, perhatian mencakup kebutuhan infrastruktur dasar seperti air bersih, listrik, akses internet, serta fasilitas bagi personel pengamanan.

Ragam kebutuhan yang diperiksa menunjukkan bahwa tantangan kawasan perbatasan dapat berbeda antarlokasi. Di Natuna, Maruli menyebut sampah dan fasilitas penggerak ekonomi; di Pulau Rondo dan Sabang, peninjauan juga menyoroti kebutuhan layanan dasar dan konektivitas.

Bagi warga, hasil pemetaan akan menentukan apakah program pembangunan menyentuh persoalan yang mereka rasakan langsung. Jembatan Kelanga menjadi contoh kebutuhan akses yang sudah terlihat di lapangan, sedangkan aspirasi warga Pulau Laut dapat membantu mengarahkan penilaian fasilitas publik dan pengamanan.

Program Bangun Beranda Negeri disiapkan untuk mengidentifikasi kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan dan daerah terpencil. Di Natuna, peninjauan mencakup jembatan sepanjang 18 meter, pos pengamanan, fasilitas pemerintahan, dan puskesmas.