Kemenko PM Buka Jalan Pinjaman Tanpa Bunga bagi UMKM

JAKARTA — Pembiayaan UMKM tanpa bunga melalui Program Perintis Berdaya ditujukan membantu usaha yang belum siap memenuhi syarat pinjaman komersial. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menyiapkan skema percontohan bersama lembaga filantropi.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan skema itu menjembatani pelaku usaha yang telah mendapat pendampingan. Mereka dapat mengakses pinjaman tanpa bunga sebelum beralih ke pembiayaan dari lembaga keuangan komersial.

Leontinus menyampaikan keterangan itu setelah kunjungan kerja di Madiun, Jawa Timur. Uji coba program berlangsung di Bandung, Batu, Malang, dan Aceh.

Pembiayaan UMKM tanpa bunga sebagai jembatan

Bagi usaha yang baru tumbuh, akses modal sering terhambat persyaratan lembaga keuangan komersial. Skema pinjaman tanpa bunga memberi ruang bagi peserta pendampingan untuk memperkuat usaha sebelum mengajukan pembiayaan dengan persyaratan komersial.

Leontinus mengatakan lembaga filantropi membantu lulusan pendampingan Perintis Berdaya melalui pinjaman tanpa bunga. Ia menyebut skema tersebut sebagai penghubung sebelum pembiayaan komersial masuk.

Harapannya, pinjaman itu memberi pelaku usaha kesempatan membangun rekam jejak dan meningkatkan kapasitas bisnis. Dengan bekal tersebut, mereka diharapkan lebih siap memenuhi persyaratan pemberi pinjaman komersial dan memperbesar skala usaha.

Dampaknya bergantung pada kemampuan usaha menggunakan modal untuk menjaga kegiatan bisnis dan mengembangkan kapasitasnya. Program ini tidak hanya menawarkan pinjaman, tetapi juga menghubungkan pembiayaan dengan pendampingan, akses bahan baku, teknologi produksi, dan pasar.

Tiga tahap pendampingan Perintis Berdaya

Perintis Berdaya dirancang melalui tiga tahap: pendampingan dan pelatihan, pembukaan akses usaha, lalu pembiayaan. Artinya, peserta mendapat dukungan sebelum diminta mengakses modal, bukan hanya pelatihan di awal.

Program itu juga membantu pelaku usaha memperoleh bahan baku, mengembangkan teknologi produksi, memperluas pemasaran, dan membangun usaha yang berkelanjutan. Leontinus menilai akses pasar perlu menjangkau lebih dari satu kanal.

“Kalau sudah belajar, kita harus membantu dengan memberikan akses. Akses terhadap bahan baku, teknologi produksi, dan pasar. Zaman sekarang itu sudah harus omnichannel, jadi pasar tidak bisa hanya satu channel saja,” kata Leontinus.

Omnichannel berarti menjual produk melalui beberapa jalur pemasaran, bukan bergantung pada satu kanal saja. Bagi UMKM yang ingin memperluas penjualan, dukungan pemasaran dan teknologi produksi menjadi bagian dari kesiapan usaha, bersamaan dengan kebutuhan modal.

Akses formal tetap membutuhkan kesiapan usaha

Skema Perintis Berdaya sejalan dengan persoalan yang dihadapi sebagian UMKM saat mengajukan pembiayaan formal: mereka harus dapat menunjukkan kondisi keuangan dan kebutuhan usahanya. Penulis buku Analisis Kelayakan Penjaminan Kredit UMKM, Nina Kurnia Dewi, menilai catatan penjualan dan biaya dapat membantu pelaku usaha menjelaskan kondisi tersebut kepada lembaga keuangan.

Nina mengatakan banyak usaha berjalan tanpa pencatatan transaksi yang rutin. Akibatnya, pelaku usaha dapat kesulitan menunjukkan omzet, biaya produksi, dan keuntungan saat mengajukan pembiayaan.

Ia menekankan pentingnya laporan keuangan bagi kreditur untuk menilai kebutuhan calon peminjam. Catatan penjualan dan biaya tidak menggantikan akses modal, tetapi dapat membantu usaha menggambarkan keadaan bisnisnya dengan lebih jelas.

Di Kabupaten Cirebon, OJK Cirebon menyebut jalur lain untuk memperluas pembiayaan UMKM. Skema yang disiapkan untuk 2027 mencakup pembiayaan bagi perempuan prasejahtera, dengan kebutuhan modal hingga Rp15 juta dan subsidi yang berpotensi menurunkan bunga dari sekitar 24 persen menjadi delapan persen per tahun.

Skema Cirebon itu berbeda dari pinjaman tanpa bunga dalam uji coba Perintis Berdaya. Namun, keduanya menunjukkan bahwa akses modal bagi UMKM dapat dibuka melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kesiapan dan kebutuhan pelaku usaha.

Kemenko PM berharap peserta Perintis Berdaya yang usahanya berkembang dapat beralih ke lembaga pembiayaan komersial. Tahap berikutnya adalah memperkuat kesiapan usaha agar lulusan pendampingan mampu memenuhi persyaratan dan menggunakan pembiayaan untuk memperbesar skala bisnis.