UMP 2027, Pengusaha Minta Biaya Dasar Pekerja Jadi Acuan

JAKARTA — UMP 2027 perlu menghitung biaya riil pekerja, kata Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Mineral, dan Batu Bara Indonesia (Aspebindo) Anggawira pada Minggu (15/11/2026). Ia meminta kebutuhan dasar masuk perhitungan, bukan gaya hidup konsumtif.

Usulan itu mencakup biaya pangan, tempat tinggal, transportasi, kesehatan, pendidikan, pengasuhan anak, komunikasi, hingga akses digital. Pemerintah juga diminta memperhitungkan perbedaan biaya hidup di setiap daerah sebelum menetapkan upah minimum provinsi.

UMP 2027 dan kebutuhan hidup layak

Anggawira menilai perubahan pola hidup masyarakat patut dipertimbangkan ketika pemerintah menyusun Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yaitu acuan kebutuhan yang diperhitungkan dalam penetapan upah. Namun, menurut dia, perubahan itu perlu mencerminkan kebutuhan pekerja yang nyata.

“Perubahan pola hidup masyarakat perlu diperhatikan sejauh mencerminkan kebutuhan hidup pekerja yang nyata,” ujar Anggawira.

Pembedaan antara kebutuhan dasar dan keinginan pribadi menjadi penting karena keduanya dapat memengaruhi cara biaya hidup dihitung. Jika pengeluaran konsumtif diperlakukan sebagai kebutuhan pokok, dasar penetapan upah bisa menjauh dari kebutuhan pekerja yang benar-benar perlu dipenuhi.

Anggawira mengatakan pemerintah perlu melihat sejumlah indikator, termasuk inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, kondisi ketenagakerjaan, serta biaya hidup daerah. Faktor-faktor itu, menurut dia, harus dipertimbangkan bersama agar kebijakan upah tidak hanya berfokus pada daya beli.

Pengusaha belum menyebut kisaran kenaikan

Aspebindo belum menetapkan angka atau kisaran kenaikan UMP 2027. Anggawira menyebut keputusan mengenai besaran upah masih menunggu data resmi dan aturan teknis yang akan menjadi dasar penghitungan.

Belum adanya angka berarti pekerja dan pengusaha masih menanti acuan sebelum dapat memperkirakan besaran kebijakan tahun depan. Bagi pekerja, perhitungan KHL berkaitan dengan apakah upah mencerminkan biaya kebutuhan sehari-hari. Bagi dunia usaha, angka yang ditetapkan juga terkait dengan kemampuan mempertahankan kegiatan usaha dan menyediakan pekerjaan.

Anggawira menegaskan penetapan upah perlu menjaga keseimbangan antara daya beli pekerja, keberlanjutan usaha, dan penciptaan lapangan kerja. Karena itu, ia meminta pemerintah mengacu pada kondisi riil di tiap daerah, bukan ukuran konsumsi pribadi.

“Penetapan UMP sebaiknya tidak didasarkan pada gaya hidup konsumtif atau keinginan yang sifatnya pribadi. Acuannya perlu tetap berupa data kebutuhan hidup layak dan kondisi riil di tiap daerah,” katanya.

Dialog tripartit menunggu data resmi

Aspebindo juga mendorong dialog tripartit, yakni pembahasan yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha. Anggawira menilai keterlibatan tiga pihak dapat membantu pembahasan berjalan terbuka sebelum keputusan pengupahan ditetapkan.

Ia meminta pemerintah menjelaskan proses pembahasan dan jadwal penetapan dengan terang. Kepastian itu dapat membantu pekerja maupun perusahaan mempersiapkan diri menghadapi kebijakan upah tahun depan.

Data yang dipakai pun perlu dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan, mulai dari KHL hingga inflasi, pertumbuhan ekonomi, produktivitas, dan kondisi ketenagakerjaan. Anggawira meminta seluruh indikator tersebut akurat sebelum menjadi landasan UMP 2027.

Besaran kenaikan masih menunggu data resmi dan aturan teknis. Untuk saat ini, Aspebindo belum mengajukan angka tertentu.