Pemerintah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi PT Kristalin Ekalestari di Nabire, Papua Tengah, melalui keputusan bertanggal 12 Oktober 2026. Keputusan itu mengembalikan seluruh wilayah izin usaha pertambangan seluas 3.500 hektare kepada penguasaan negara. Luas konsesi tersebut berbeda dari area bukaan tambang yang ditemukan dalam verifikasi lapangan.
Dalam keterangan yang diterbitkan pada 23 Oktober 2026, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyebut pencabutan dilakukan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Keputusan Nomor 20261012-01-0001 membatalkan izin operasi produksi yang sebelumnya diterbitkan pemerintah Provinsi Papua.
Langkah itu menindaklanjuti rekomendasi Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan permohonan Kementerian ESDM.
Area bukaan tambang lebih kecil dari konsesi
Satgas PKH menyatakan hasil verifikasi lapangan menemukan kegiatan pembukaan tambang di kawasan hutan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), baik di dalam maupun di luar wilayah izin. Dalam laporan operasi penertiban di Distrik Makimi yang diterbitkan 23 Oktober, Satgas menyebut kawasan tambang yang diambil alih memiliki luas sekitar 275,9 hektare.
Angka 275,9 hektare itu merujuk pada kawasan yang menjadi sasaran penertiban, sedangkan 3.500 hektare adalah luas seluruh wilayah izin usaha pertambangan yang dikembalikan kepada negara setelah IUP dicabut. Keduanya menggambarkan ukuran yang berbeda; angka konsesi tidak berarti seluruh lahan seluas itu telah dibuka.
Kewajiban perusahaan tetap harus diselesaikan
BKPM menyatakan perusahaan tetap wajib menyelesaikan kewajiban yang masih tertunggak. Kewajiban itu mencakup tanggungan fasilitas kepabeanan atau impor peralatan dan mesin apabila ada, serta penyelesaian hak-hak tenaga kerja sesuai peraturan yang berlaku.
Pencabutan izin berarti perusahaan tidak lagi dapat menjalankan kegiatan pertambangan berdasarkan IUP operasi produksi tersebut. Pengembalian wilayah izin ke negara juga tidak menghapus kewajiban perusahaan yang masih harus dipenuhi. Keterangan pemerintah yang tersedia tidak merinci nilai kewajiban, jumlah pekerja, atau jadwal penyelesaiannya.
Dasar pencabutan yang diumumkan pemerintah berhubungan dengan kegiatan tambang tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan. BKPM menyebut permohonan ESDM bertanggal 9 Oktober 2026 dan rekomendasi Ketua Pengarah Satgas PKH bertanggal 31 Agustus 2026 sebagai bagian dari proses administratif. Keputusan pencabutan sendiri bertanggal 12 Oktober, sementara pengumumannya disampaikan pada 23 Oktober 2026.
Dengan demikian, perkembangan yang dapat dipastikan dari dokumen pemerintah adalah pencabutan IUP, pengembalian wilayah konsesi 3.500 hektare, serta kewajiban yang masih harus dituntaskan perusahaan. Rincian tindak lanjut setelah pengumuman itu belum disebutkan dalam sumber yang diperiksa.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah