Senin, 16 November 2026 WIB
POLITIK PEMERINTAHAN

Sohibul Iman Dorong Penguatan MPR Lewat UU Khusus dan Mahkamah Kehormatan

Sohibul Iman Dorong Penguatan MPR Lewat UU Khusus dan Mahkamah Kehormatan
Sohibul Iman Dorong Penguatan MPR Lewat UU Khusus dan Mahkamah Kehormatan

JAKARTA — Sohibul Iman mengusulkan undang-undang khusus MPR dan Mahkamah Kehormatan MPR setelah mengucapkan sumpah sebagai Wakil Ketua MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Dua usulan dari Hidayat Nur Wahid itu menyasar aturan dan etika lembaga yang kini belum memiliki perangkat kehormatan sendiri.

Bagi MPR, usulan tersebut dapat mengubah cara lembaga mengatur tugas dan menangani persoalan etik. Sohibul mengatakan ia akan membawa gagasan itu ke pimpinan MPR untuk diperjuangkan.

Dua usulan penguatan MPR

Saat ini, aturan tentang MPR masih berada dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3. Sohibul berharap MPR kelak memiliki undang-undang tersendiri.

“Kalau sekarang ini aturan tentang MPR berada di dalam UU tentang MD3 (MPR, DPR, DPD, dan DPRD). Nanti diharapkan ada UU khusus yang mengatur tentang MPR,” ujar Sohibul dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Gagasan itu, menurut Sohibul, berasal dari diskusinya dengan Hidayat Nur Wahid. Ia menilai pembahasan aturan khusus dapat memberi perhatian tersendiri pada kelembagaan MPR, yang kini diatur bersama lembaga legislatif lain dalam UU MD3.

Usulan kedua menyangkut etika. DPR memiliki Mahkamah Kehormatan Dewan, sedangkan DPD mempunyai Badan Kehormatan DPD RI. MPR belum memiliki lembaga kehormatan sendiri, meski telah membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

“Padahal, sesungguhnya MPR membuat Ketetapan MPR tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Tetapi, ternyata MPR sendiri belum memiliki Mahkamah Kehormatannya,” kata Sohibul.

Ketiadaan lembaga itu berarti MPR belum memiliki perangkat kehormatan khusus seperti DPR dan DPD. Jika usulan tersebut dibahas lebih lanjut, pembentukan Mahkamah Kehormatan MPR akan menjadi langkah kelembagaan yang perlu diperjuangkan pimpinan MPR.

Sohibul menggantikan Hidayat Nur Wahid

Sohibul resmi menjadi Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri. Ia mengucapkan sumpah di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).

Pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri Hidayat pada 10 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan penerimaan itu melalui unggahan Instagram pada Selasa malam (10/11).

Setelah surat pengunduran diri diproses, pimpinan MPR menerbitkan Surat Keputusan MPR RI Nomor 11 Tahun 2026 yang menetapkan Sohibul sebagai Wakil Ketua MPR untuk masa jabatan 2024-2029. Keputusan itu ditetapkan di Jakarta pada 16 November 2026 dan ditandatangani Ahmad Muzani.

Ketua MPR Ahmad Muzani memimpin pengucapan sumpah. Pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR, anggota MPR dari Fraksi PKS, serta Plt. Sekretaris Jenderal MPR Heri Herawan turut menyaksikan prosesi tersebut.

Sohibul mengucapkan sumpah menurut agama Islam di bawah kitab suci Al-Qur’an, lalu menandatangani berita acara pelantikan. Ia menyebut usulan Hidayat akan ia perjuangkan di pimpinan MPR ke depan; pembahasan dua gagasan itu menjadi langkah berikutnya.

(AN)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →