Polri menyebut kerja sama pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan warga sebagai bagian penting pelaksanaan program.
Polri siapkan tahapan implementasi 100 hari
Pitoyo mengatakan penjagaan laut tidak bisa dibebankan kepada polisi saja. “Menjaga laut tidak bisa hanya mengandalkan aparat kepolisian. Dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, kelompok nelayan, pelaku wisata bahari, komunitas lingkungan, dan masyarakat. Kolaborasi inilah yang menjadi kekuatan utama Blue Policing,” jelasnya.
Korpolairud Baharkam Polri menyiapkan tahapan implementasi selama 100 hari. Tahapannya mencakup pemetaan persoalan, penguatan kemitraan, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga evaluasi hasil.
Pitoyo menegaskan keberhasilan program tidak hanya dinilai dari jumlah patroli atau kegiatan polisi. Polri juga akan melihat manfaat yang dirasakan masyarakat, kondisi lingkungan perairan, serta kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
“Kami ingin kehadiran Polri benar-benar memberikan dampak. Masyarakat merasa lebih aman, lingkungan laut semakin terlindungi, dan aktivitas ekonomi pesisir dapat berjalan secara berkelanjutan. Itulah tujuan yang ingin dicapai melalui Blue Policing,” tegas Pitoyo.
Peluncuran resmi dijadwalkan pada 26 November 2026. Setelah itu, pelaksanaan di wilayah percontohan akan mengikuti tahapan program 100 hari yang disiapkan Korpolairud Baharkam Polri.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah