Selasa, 17 November 2026 WIB
EKONOMI

Dana Pesangon Buruh: BPJS Dinilai Paling Siap Kelola

Dana pesangon buruh dan pekerja pabrik di gerbang industri
Dana Cadangan Pesangon dirancang untuk memastikan hak pekerja tetap dibayar saat PHK

JAKARTA — Dana pesangon buruh yang wajib dikumpulkan perusahaan mulai Oktober 2027 dinilai lebih layak dikelola BPJS Ketenagakerjaan, dengan syarat rekening dan asetnya dipisahkan dari program lain. Pemerintah merancang Dana Cadangan Pesangon untuk memastikan pekerja tetap menerima hak saat terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), termasuk ketika perusahaan kesulitan keuangan.

Skema itu diatur dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Perusahaan diberi waktu hingga Oktober 2027 untuk memenuhi kewajiban penyetoran, sedangkan usaha mikro dan kecil dikecualikan.

Namun, terkumpulnya dana belum otomatis menjamin pesangon aman. Pengelolaan, pemisahan aset, dan kecepatan pencairan menjadi penentu apakah hak pekerja benar-benar sampai ketika mereka kehilangan pekerjaan.

Dana pesangon buruh perlu terlindungi

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai skema tersebut dapat memperkuat kepastian pembayaran. Selama ini, sebagian perusahaan tidak memiliki likuiditas cukup atau menghindari dan menunda kewajiban membayar hak pekerja.

Manfaat DCP, menurut Ronny, bergantung pada perlindungan dana dan pencatatan hak setiap pekerja. Dana juga harus bisa dicairkan cepat ketika PHK terjadi. Jika prosesnya lambat atau hak pekerja tidak tercatat jelas, keberadaan dana belum menyelesaikan masalah pembayaran.

Ronny mengingatkan pengelolaan oleh negara tidak serta-merta menjamin uang pekerja aman. Risiko dapat muncul dari salah kelola, investasi terlalu agresif, konflik kepentingan, atau penggunaan dana di luar tujuan awal.

“Yang terpenting, dana tersebut tidak boleh berubah menjadi sumber pembiayaan pemerintah atau tercampur dengan keuangan negara,” ujar Ronny.

Ia mendorong DCP diperlakukan sebagai dana titipan. Pengelola harus mengutamakan kepentingan pekerja sebagai pemilik hak, bukan mengejar tujuan lain. Aset dan rekening DCP perlu dipisahkan dari APBN maupun dana operasional lembaga, sementara investasi dibatasi pada instrumen yang aman dan likuid.

Bagi pekerja, pemisahan itu menentukan apakah dana pesangon tetap tersedia saat perusahaan melakukan PHK. Pemerintah juga perlu menetapkan pihak yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian akibat kegagalan pengelolaan atau penyalahgunaan, berikut mekanisme kompensasinya.

BPJS dinilai lebih sesuai daripada opsi lain

Sejauh ini, terdapat tiga opsi pengelola: Danantara Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, atau lembaga baru. Ronny menilai BPJS Ketenagakerjaan paling layak karena memiliki pengalaman mengelola dana pekerja.

Namun, pengalaman itu tidak cukup tanpa pagar yang tegas. Pengelolaan DCP, kata Ronny, harus terpisah secara hukum, pembukuan, aset, dan manajemen risiko dari program BPJS yang sudah berjalan.

Danantara dinilai kurang sesuai karena mandat investasinya berbeda dari kebutuhan pembayaran pesangon. Menurut Ronny, orientasi mengejar imbal hasil tidak sejalan dengan kewajiban menjaga dana agar siap dicairkan saat pekerja terkena PHK.

Pemerintah juga dapat membentuk lembaga khusus. Opsi ini memungkinkan pengelolaan yang lebih terfokus, tetapi membutuhkan biaya dan pembangunan kapasitas baru. Masa transisi pun berpotensi lebih panjang.

“Pilihan kelembagaan harus ditentukan berdasarkan kompetensi, independensi, perlindungan dana, dan akuntabilitas, bukan sekadar siapa yang memiliki kewenangan mengelola,” kata Ronny.

Pengawasan menentukan kepastian hak pekerja

Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keberhasilan DCP tidak ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul. Ukurannya adalah kepastian pekerja menerima haknya.

“Perlindungan terbaik bukan dana terbesar, melainkan hak yang benar-benar sampai,” ujar Syafruddin.

Ia menilai pengalaman pemerintah mengelola program jaminan sosial tidak otomatis membuat DCP bebas risiko. Dana dapat menghadapi risiko pasar, likuiditas, operasional, dan campur tangan politik. Gelombang PHK juga dapat meningkatkan kebutuhan pencairan ketika nilai aset investasi sedang turun.

Karena itu, Syafruddin mendorong simulasi tekanan secara berkala, investasi yang mengutamakan keamanan dan likuiditas, serta audit dan keterbukaan laporan keuangan. Pemerintah juga perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab jika kerugian investasi membuat dana tidak mencukupi.

Ronny mengusulkan pengawasan berlapis melalui keterbukaan informasi kepada pekerja, audit independen, serta pengawasan DPR, BPK, dan otoritas terkait sesuai kewenangannya. Serikat pekerja juga perlu dilibatkan agar dapat memantau pengelolaan.

Syafruddin sependapat BPJS Ketenagakerjaan paling sesuai karena memiliki pengalaman dalam administrasi peserta dan klaim. Namun, dasar hukum serta pemisahan rekening harus jelas. Ia menegaskan prioritasnya ialah lembaga yang mampu membayar dengan cepat dan menjalani audit kuat.

“Tanpa aturan penjaminan yang tegas, janji keamanan hanya bersifat politis,” ujar Syafruddin. Pemerintah perlu menetapkan pengelola, aturan perlindungan, dan mekanisme pertanggungjawaban sebelum kewajiban perusahaan menyetor dana berlaku pada Oktober 2027.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →
TRENDING Link DANA Kaget Hari Ini 10 Agustus 2026: Klaim Saldo DANA Gratis Langsung Cair