BPJS dinilai lebih sesuai daripada opsi lain
Sejauh ini, terdapat tiga opsi pengelola: Danantara Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, atau lembaga baru. Ronny menilai BPJS Ketenagakerjaan paling layak karena memiliki pengalaman mengelola dana pekerja.
Namun, pengalaman itu tidak cukup tanpa pagar yang tegas. Pengelolaan DCP, kata Ronny, harus terpisah secara hukum, pembukuan, aset, dan manajemen risiko dari program BPJS yang sudah berjalan.
Danantara dinilai kurang sesuai karena mandat investasinya berbeda dari kebutuhan pembayaran pesangon. Menurut Ronny, orientasi mengejar imbal hasil tidak sejalan dengan kewajiban menjaga dana agar siap dicairkan saat pekerja terkena PHK.
Pemerintah juga dapat membentuk lembaga khusus. Opsi ini memungkinkan pengelolaan yang lebih terfokus, tetapi membutuhkan biaya dan pembangunan kapasitas baru. Masa transisi pun berpotensi lebih panjang.
“Pilihan kelembagaan harus ditentukan berdasarkan kompetensi, independensi, perlindungan dana, dan akuntabilitas, bukan sekadar siapa yang memiliki kewenangan mengelola,” kata Ronny.
Pengawasan menentukan kepastian hak pekerja
Pengamat ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menilai keberhasilan DCP tidak ditentukan oleh besarnya dana yang terkumpul. Ukurannya adalah kepastian pekerja menerima haknya.
“Perlindungan terbaik bukan dana terbesar, melainkan hak yang benar-benar sampai,” ujar Syafruddin.
Ia menilai pengalaman pemerintah mengelola program jaminan sosial tidak otomatis membuat DCP bebas risiko. Dana dapat menghadapi risiko pasar, likuiditas, operasional, dan campur tangan politik. Gelombang PHK juga dapat meningkatkan kebutuhan pencairan ketika nilai aset investasi sedang turun.
Karena itu, Syafruddin mendorong simulasi tekanan secara berkala, investasi yang mengutamakan keamanan dan likuiditas, serta audit dan keterbukaan laporan keuangan. Pemerintah juga perlu menjelaskan siapa yang bertanggung jawab jika kerugian investasi membuat dana tidak mencukupi.
Ronny mengusulkan pengawasan berlapis melalui keterbukaan informasi kepada pekerja, audit independen, serta pengawasan DPR, BPK, dan otoritas terkait sesuai kewenangannya. Serikat pekerja juga perlu dilibatkan agar dapat memantau pengelolaan.
Syafruddin sependapat BPJS Ketenagakerjaan paling sesuai karena memiliki pengalaman dalam administrasi peserta dan klaim. Namun, dasar hukum serta pemisahan rekening harus jelas. Ia menegaskan prioritasnya ialah lembaga yang mampu membayar dengan cepat dan menjalani audit kuat.
“Tanpa aturan penjaminan yang tegas, janji keamanan hanya bersifat politis,” ujar Syafruddin. Pemerintah perlu menetapkan pengelola, aturan perlindungan, dan mekanisme pertanggungjawaban sebelum kewajiban perusahaan menyetor dana berlaku pada Oktober 2027.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah