JENEWA — Penolakan Amerika Serikat terhadap perundingan perjanjian senjata otonom dapat menunda aturan yang membatasi senjata pemilih target tanpa campur tangan manusia. Sikap itu mengemuka saat negara-negara berkumpul di Jenewa pada 16–20 November untuk konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Konferensi peninjauan ketujuh Konvensi Senjata Konvensional Tertentu akan membahas langkah berikutnya untuk sistem yang dapat memilih dan menyerang sasaran tanpa persetujuan manusia lebih lanjut. Delegasi tidak diperkirakan menghasilkan perjanjian pekan ini; mereka akan mempertimbangkan apakah perundingan aturan baru perlu dimulai dan apakah kesepakatannya mengikat secara hukum.
Senjata otonom dan pilihan aturan global
Perdebatan ini menyentuh keputusan paling mendasar dalam penggunaan kekuatan: apakah mesin boleh menentukan sendiri siapa yang diserang. PBB memperingatkan sistem semacam itu membawa risiko bagi warga sipil dan menimbulkan pertanyaan tentang kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, yaitu aturan yang mengatur perlindungan manusia dalam konflik bersenjata.
Kepala HAM PBB Volker Türk mendesak negara-negara bertindak sebelum perkembangan teknologi melampaui diplomasi. “The international community has critical choices to make right now about the future of armed conflicts and the role of human beings in decisions over the use of force,” katanya.
Türk juga menyerukan larangan terhadap senjata otonom yang menargetkan manusia, baik karena rancangan maupun cara penggunaannya. Ia meminta larangan serupa untuk sistem yang fungsi dan dampaknya tidak dapat dipahami, diperkirakan, atau dikendalikan manusia secara memadai.
Dampaknya langsung berkaitan dengan keselamatan warga di wilayah konflik. Jika senjata keliru mengenali sasaran atau menyerang tanpa kendali manusia yang berarti, warga sipil dapat menanggung akibatnya, sementara pertanggungjawaban atas serangan menjadi lebih sulit ditentukan.
Human Rights Watch memperingatkan kemungkinan sistem salah mengidentifikasi target dan membedakan kelompok rentan secara tidak adil.
AS mengusulkan lima tahun kerja lanjutan
Washington mengusulkan kelompok ahli Konvensi Senjata Konvensional Tertentu bekerja lima tahun lagi untuk menyusun instrumen yang tidak mengikat, menurut makalah kerja tertanggal 4 November. Usulan itu berbeda dari perjanjian mengikat yang didorong para pendukung regulasi internasional.
Pemerintah AS berpendapat hukum humaniter internasional yang berlaku sudah mencakup senjata otonom, sehingga perjanjian baru tidak diperlukan. Dalam makalahnya, Washington menyatakan aturan sukarela dapat diadopsi dan diperbarui lebih cepat mengikuti perubahan teknologi dan praktik militer.
Pendekatan itu, menurut pemerintah AS, juga menghindari pembentukan rezim hukum terpisah yang hanya berlaku bagi negara yang meratifikasi perjanjian.
Makalah tersebut menyatakan belum terbukti bahwa senjata otonom pada dasarnya selalu menyerang tanpa membedakan sasaran atau menimbulkan luka berlebihan. Pemerintah AS juga berargumen bahwa penggunaan fungsi otonom secara tepat dapat membantu menerapkan pembatasan yang sudah ada dan mengurangi risiko terhadap warga sipil dibanding senjata tanpa kemampuan tersebut.
Nicole van Rooijen, direktur eksekutif kelompok kampanye Stop Killer Robots, mengatakan sekitar selusin negara, termasuk AS, Israel, dan Rusia, menolak instrumen yang mengikat. Menurut kelompok itu, 130 negara mendukung instrumen tersebut dan lebih dari 70 negara menyatakan siap melanjutkan perundingan.
Perkembangan senjata sudah berlangsung
Perdebatan ini berlangsung saat sistem otonom semakin diuji, diintegrasikan, dan digunakan, menurut Human Rights Watch, Amnesty International, dan Stop Killer Robots. Drone juga telah menjadi bagian penting pertempuran di Ukraina. Perkembangan itu membuat pilihan aturan bukan lagi urusan hipotetis semata.
Senjata berbantuan kecerdasan buatan yang membantu operator mengenali sasaran tidak otomatis sepenuhnya otonom. Sistem semacam itu berbeda dari senjata yang memilih dan menyerang target tanpa persetujuan manusia lebih lanjut. Perbedaan ini penting dalam menentukan sistem mana yang akan dicakup aturan baru.
Anna Hehir, kepala tata kelola AI militer di Future of Life Institute, mendesak negara-negara agar pemerintah yang menghambat kemajuan tidak dibiarkan menentukan masa depan proses tersebut. Ia mengatakan negara perlu menggunakan semua mekanisme yang tersedia, di dalam maupun di luar proses PBB, untuk mempertahankan kendali manusia.
Delegasi di Jenewa kini akan membahas apakah perundingan aturan baru dimulai dan apakah kesepakatan yang dihasilkan mengikat secara hukum. Keputusan itu menjadi langkah berikutnya setelah konferensi yang berlangsung hingga 20 November.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah