Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Jaksa Diminta Telusuri Aliran Uang TPPU Febrie ke Kantor Hukum

Jaksa Diminta Telusuri Aliran Uang TPPU Febrie ke Kantor Hukum
Jaksa Diminta Telusuri Aliran Uang TPPU Febrie ke Kantor Hukum

JAKARTA — Kejaksaan tengah membongkar dugaan aliran dana miliaran rupiah dalam kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah. Uang itu diduga mengalir ke sejumlah kantor hukum, seolah-olah sebagai pembayaran jasa hukum.

Modus tersebut terungkap dalam sidang dakwaan. Jaksa menyebut kantor hukum dipakai sebagai tempat menyamarkan asal uang.

Pengamat hukum Pitra meminta jaksa penyidik tidak berhenti pada pengejaran pelaku. Ia menekankan penelusuran harus sampai ke tujuan akhir uang.

“Jangan hanya mengejar siapa pelakunya, tetapi telusuri juga ke mana uang itu mengalir,” ujar Pitra dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).

Kantor hukum jangan jadi tameng

Pitra menyoroti pemanfaatan institusi dan profesi hukum untuk menutupi tindak pidana. Menurutnya, kantor hukum harus tetap menjalankan fungsinya sesuai ketentuan.

Ia tidak ingin kantor hukum berubah menjadi sarana menyamarkan hasil kejahatan. Sebab, fungsi advokat dan konsultan hukum seharusnya memberi pendampingan, bukan melindungi aliran dana gelap.

Karena itu, Pitra mendorong jaksa penyidik mengungkap tiga hal sekaligus. Pertama, sumber dana yang diduga berasal dari aktivitas ilegal. Kedua, mekanisme transaksi yang dipakai untuk mengalirkan uang.

Ketiga, identitas beneficial owner, yaitu pihak yang sesungguhnya menerima dan menikmati aliran uang tersebut. Tanpa ketiga unsur ini, menurut Pitra, perkara pencucian uang sulit dibuktikan tuntas.

Ujian bagi penegakan hukum

Perkara ini melibatkan mantan pejabat tinggi di lingkungan kejaksaan. Pitra menilai penanganannya menjadi ujian nyata bagi prinsip persamaan di hadapan hukum.

Proses hukum terhadap orang yang pernah menduduki jabatan strategis di institusi penegak hukum, katanya, menunjukkan tidak ada pihak yang kebal. Prinsip itu harus diterapkan tanpa pengecualian.

Bagi publik, sorotan utama bukan sekadar status tersangka. Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan pada lembaga yang sehari-hari menangani perkara korupsi.

Penelusuran aliran dana juga menentukan apakah uang negara bisa disita kembali. Dalam perkara pencucian uang, pemulihan aset biasanya bergantung pada kemampuan penyidik memetakan jejak transaksi hingga ke penerima akhir.

Jaksa kini memegang tugas itu. Sidang dakwaan sudah membuka pintu pertama: modus pengaliran uang melalui kantor hukum. Langkah berikutnya ada di meja penyidik, yakni membuktikan ke mana uang miliaran rupiah itu bermuara.

(AG)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →