Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Tiga Warga Gugat Aturan Pensiun Presiden ke MK, Soroti Pemakzulan Gibran

Tiga Warga Gugat Aturan Pensiun Presiden ke MK, Soroti Pemakzulan Gibran
Tiga Warga Gugat Aturan Pensiun Presiden ke MK, Soroti Pemakzulan Gibran

JAKARTA — Tiga warga menggugat aturan pendetail hak pensiun presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 428/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026.

Ketiga pemohon adalah I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Mereka menilai Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden RI menimbulkan ketidakpastian hukum.

Pasal yang digugat mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Namun, aturan itu tak punya klasifikasi jelas soal pemberhentian tidak dengan hormat.

Alasan Para Pemohon

Dalam permohonannya, para pemohon menilai norma itu menyerahkan penafsiran sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Norma tersebut justru mengembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menafsirkan keadaan seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat,” demikian kutipan permohonan pemohon dari situs MK, Rabu (18/11).

Mereka juga mengungkit dinamika ketatanegaraan belakangan ini, terutama wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebelum ia mundur dari jabatan wakil presiden. Menurut para pemohon, peristiwa itu memunculkan pertanyaan mendasar soal status pemberhentian.

“Pertanyaan fundamental yang lahir dari peristiwa semacam ini adalah: Jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, maka manakala ditarik pada ujung prosesnya, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan kepada yang bersangkutan? Apakah ia dikategorikan sebagai pemberhentian ‘dengan hormat’ atau ‘tidak dengan hormat’?” tulis para pemohon.

Pemohon menilai keputusan soal hormat atau tidaknya pemberhentian ujungnya tetap dikembalikan ke MPR. Jika begitu, mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari peradilan konstitusi yang objektif dan terukur menjadi kompromi politik kekuasaan.

“Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas,” jelas mereka.

Halaman:12Semua Halaman

(PE)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →