JAKARTA — Tersangka dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berinisial FEF alias FA mengklaim telah menyerahkan uang Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, FEF menilai dirinya tidak seharusnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.
“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata FEF seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Pernyataan itu keluar setelah FEF diperiksa penyidik. Ia juga sempat memenuhi panggilan pada Selasa (10/11). Dalam kesempatan itu, FEF mengaku diminta uang Rp100 miliar oleh AS, tersangka lain dalam kasus yang sama.
“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujar FEF.
Dari OTT Summarecon ke Delapan Tersangka
Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.
Tiga nama lain adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF. Penetapan tersangka itu menjadi titik awal rangkaian pemeriksaan yang berujung pada klaim FEF.
Penyidik KPK tidak berhenti di penetapan tersangka. Pada 17 September 2026, KPK menggeledah ruangan L, ruangan Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta ruangan direktorat terkait.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah