Rabu, 18 November 2026 WIB
HUKUM KRIMINAL

Tersangka ATR/BPN Klaim KPK Salah Tangkap, Akui Setor Rp70 M ke Muktamar NU

Tersangka ATR/BPN Klaim KPK Salah Tangkap, Akui Setor Rp70 M ke Muktamar NU
Tersangka ATR/BPN Klaim KPK Salah Tangkap, Akui Setor Rp70 M ke Muktamar NU

JAKARTA — Tersangka dugaan korupsi di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berinisial FEF alias FA mengklaim telah menyerahkan uang Rp70 miliar untuk Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). Karena itu, FEF menilai dirinya tidak seharusnya ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata FEF seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pernyataan itu keluar setelah FEF diperiksa penyidik. Ia juga sempat memenuhi panggilan pada Selasa (10/11). Dalam kesempatan itu, FEF mengaku diminta uang Rp100 miliar oleh AS, tersangka lain dalam kasus yang sama.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 (Agustus) saya tolak, dan 27 (Agustus) dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujar FEF.

Dari OTT Summarecon ke Delapan Tersangka

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026. OTT terkait dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA, dan RP selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tiga nama lain adalah mantan Bupati Kebumen AS, Ketua DPP Partai Golkar FEF alias FA, serta pihak swasta bernama E dan MF. Penetapan tersangka itu menjadi titik awal rangkaian pemeriksaan yang berujung pada klaim FEF.

Penyidik KPK tidak berhenti di penetapan tersangka. Pada 17 September 2026, KPK menggeledah ruangan L, ruangan Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN VEJ, ruangan Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN A, serta ruangan direktorat terkait.

Sehari kemudian, 18 September 2026, penggeledahan berlanjut ke kantor Summarecon di Jakarta dan rumah L di Bekasi. Pada 21 September 2026, penyidik menggeledah kantor Summarecon di Kabupaten Bogor.

Klaim Dana Talangan dan Nama yang Tak Disebut

Versi FEF menyebut uang Rp100 miliar yang diminta AS bukan suap, melainkan pinjaman. Ia menyebutnya sebagai dana talangan untuk Muktamar NU. Dalam pemeriksaan 10 November, FEF menegaskan penolakan pada 25 dan 26 Agustus, sebelum akhirnya melunak pada 27 Agustus setelah AS membawa nama seorang petinggi.

Nama petinggi itu tidak disebut FEF. “Yang enggak etis saya sebutkan namanya,” ujarnya. Ia juga menyebut pemberian Rp70 miliar sebagai murni untuk NU.

Klaim tersebut belum tentu diterima penyidik. KPK menetapkan FEF sebagai tersangka bersama tujuh orang lain dalam dugaan suap pengurusan hak guna bangunan. Penyidik masih mendalami aliran uang dan peran masing-masing pihak, termasuk keterkaitan antara permintaan Rp100 miliar dan setoran Rp70 miliar yang diakui FEF.

Bagi publik, kasus ini menyentuh dua hal sekaligus: pengurusan perizinan tanah yang seharusnya bersih, dan organisasi keagamaan besar yang namanya terseret dalam pengakuan tersangka. Keduanya membuat kasus ini lebih dari sekadar OTT biasa.

Dampak ke Warga dan Dunia Usaha

Inti kasus ini adalah hak guna bangunan di Kabupaten Bogor. Bagi warga yang mengurus sertifikat dan perizinan tanah, kasus ini menunjukkan titik rawan: permintaan uang di luar prosedur resmi. Bila praktik itu benar terjadi, biaya tak resmi bisa membebani pemohon dan memperlambat penerbitan dokumen.

Bagi dunia usaha, penetapan tersangka terhadap Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk APA dan perantara RP membuat proses perizinan properti di daerah itu ikut disorot. Penggeledahan di kantor Summarecon Jakarta dan Bogor menandakan penyidik menelusuri jalur perusahaan, bukan hanya pejabat.

Nama besar NU yang disebut FEF juga menimbulkan pertanyaan publik tentang tata kelola dana organisasi. Sampai kini, belum ada keterangan resmi dari pengurus NU soal klaim Rp70 miliar tersebut.

Yang jelas, FEF sudah dua kali diperiksa, yaitu pada 10 November dan 18 November 2026. Ia tetap bersikeras bahwa dirinya korban salah tangkap. Penyidik KPK belum mengumumkan langkah berikutnya, termasuk apakah akan mendalami klaim dana talangan Muktamar NU atau memperluas pemeriksaan ke pihak lain yang namanya muncul dalam pengakuan tersangka.

(ZA)

Iklan

Tes karakter ringanTes Gaya Mengatur Uang: Kamu Si Perencana, Penikmat, atau Penjaga? →