JAKARTA — Tiga warga menggugat aturan pendetail hak pensiun presiden dan wakil presiden ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu teregister dengan nomor perkara 428/PUU-XXIV/2026 tertanggal 16 November 2026.
Ketiga pemohon adalah I Wayan Satria Pratama Bayu Negara, Marcellinoananta Surya Timur, dan Agripa Tri Fosa Sianipar. Mereka menilai Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden RI menimbulkan ketidakpastian hukum.
Pasal yang digugat mengatur bahwa presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Namun, aturan itu tak punya klasifikasi jelas soal pemberhentian tidak dengan hormat.
Alasan Para Pemohon
Dalam permohonannya, para pemohon menilai norma itu menyerahkan penafsiran sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Norma tersebut justru mengembalikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menafsirkan keadaan seperti apa yang dapat dijadikan dasar untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden tidak dengan hormat,” demikian kutipan permohonan pemohon dari situs MK, Rabu (18/11).
Mereka juga mengungkit dinamika ketatanegaraan belakangan ini, terutama wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka sebelum ia mundur dari jabatan wakil presiden. Menurut para pemohon, peristiwa itu memunculkan pertanyaan mendasar soal status pemberhentian.
“Pertanyaan fundamental yang lahir dari peristiwa semacam ini adalah: Jika skenario pemberhentian tersebut benar-benar dieksekusi, maka manakala ditarik pada ujung prosesnya, kategori pemberhentian apakah yang akan disematkan kepada yang bersangkutan? Apakah ia dikategorikan sebagai pemberhentian ‘dengan hormat’ atau ‘tidak dengan hormat’?” tulis para pemohon.
Pemohon menilai keputusan soal hormat atau tidaknya pemberhentian ujungnya tetap dikembalikan ke MPR. Jika begitu, mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari peradilan konstitusi yang objektif dan terukur menjadi kompromi politik kekuasaan.
“Ketika suatu pemberhentian dikembalikan kepada ruang diskresi politik MPR, maka mekanisme penegakan konstitusi berisiko bergeser dari ranah constitutional adjudication (peradilan konstitusi yang objektif dan terukur) menjadi political bargaining (kompromi dan kalkulasi politik kekuasaan) yang sangat rentan terhadap subjektivitas,” jelas mereka.
Imbas ke Keuangan Negara
Para pemohon menyoroti implikasi finansial dari aturan itu. Urusan pemberhentian jabatan publik tertinggi disebut membawa dampak hukum dan finansial besar bagi keuangan negara, terutama karena melekatnya hak administratif dan pensiun negara (pension rights).
Mereka membandingkan dengan aturan untuk pejabat negara setingkat menteri, kepala daerah, hingga aparatur sipil negara (ASN). Menurut pemohon, kelompok itu punya kualifikasi pelanggaran disiplin yang jelas sebelum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat.
“Sementara untuk jabatan Presiden dan Wakil Presiden yang memiliki legitimasi mandat rakyat terbesar justru digantungkan pada tafsir politik hampa norma,” ungkap para pemohon.
Karena itu, mereka meminta agar pasal tersebut diubah dengan menambahkan klasifikasi pemberhentian yang bisa menerima pensiun. Dalam petitumnya, para pemohon meminta MK mengabulkan permohonan seluruhnya dan menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1978 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Mereka juga menyiapkan permohonan alternatif. Jika MK berpendapat lain, pasal itu diminta tetap tidak mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan sejumlah klasifikasi pemberhentian.
Klasifikasi yang diminta antara lain mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, diberhentikan akibat perampingan atau alasan non-pelanggaran, serta dipidana karena tindak pidana kejahatan jabatan atau berencana dengan ancaman minimal 2 tahun.
Untuk sementara, permohonan itu baru teregister di MK. Belum ada jadwal sidang perdana yang disebutkan. Jika gugatan ini dikabulkan, aturan pensiun presiden dan wakil presiden bisa berubah dan berdampak langsung pada keuangan negara.











































📝 Tinggalkan Komentar
Komentar sebagai . Ditinjau admin sebelum tampil.
atau gunakan akun komentar lama di bawah